Harianpilar.com, Lampung Utara – Angka tunggakan pajak Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) sangat ‘Fantastis’ mencapai Rp1,8 miliar.
Nilai tersebut berasal dari tunggakan pajak 2.400 unit Randis hingga Juni 2023. Dari jumlah unit Randis, baru 750 Randis yang telah membayar pajak.
”Persentase pembayaran pajak kendaraan dinas baru sekitar 24-an persen,” ungkap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Wilayah VI Lampung Utara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Mustafa Kamil, Selasa (2/8).
Dijelaskan Mustafa, tunggakan pajak dari ribuan kendaraan dinas itu bervariasi, mulai dari satu tahun hingga lima tahun.
“Jika dihitung – hitung, total tunggakan pajak kendaraan – kendaraan dinas hingga Juni 2023 mencapai Rp1,8 miliar,” ujarnya.
Mustafa juga memastikan jika pihaknya berkomunikasi dengan pihak Pemkab, tujuannya agar para pemegang kendaraan dinas itu dapat menyelesaikan tunggakan pajak mereka secepatnya. Selain itu, mereka juga melakukan melakukan razia PKB dan BBN-KB di jalan agar para pemilik kendaraan tertib membayar pajak.
“Kalau baru 24 persen seperti ini kan malu makanya kami berkomunikasi dengan Pemkab,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, Biantori Bintang menyampaikan, pajak kendaraan dinas merupakan tanggung jawab dari si pemegang kendaraan.
Meski begitu, mereka akan segera menyurati perangkat daerah terkait untuk segera melunasi tunggakan pajak mereka masing – masing.
“Kami sudah menerima surat dari pihak terkait tentang tunggakan pajak kendaraan dinas. Selanjutnya, para perangkat daerah akan kami surati untuk segera melunasi itu,” ucap dia.
Mengenai perbedaan jumlah kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab dengan data pihak Bapenda Lampung.
Ia menuturkan, akan kembali memverifikasi jumlah kendaraan yang ada. Dengan demikian, tak akan ada lagi perbedaan serupa di masa mendatang.
“Berdasarkan data kami, total kendaraan dinas mencapai 2.162 unit,” ungkapnya. (*)








