oleh

Mahasiswa Unila Panen Simpati

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sikap Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kepada enam mahasiswa Fakultas Hukum Universutas Lampung (FH Unila) dalam sidang kedua gugatan Undang-undang Ibukota Negara (UU IKN) dinilai berlebihan oleh berbagai kalangan. Sebaliknya, banyak kalangan justru memuji dan mendukung sikap berani para mahasiswa itu dalam melakukan protes melalui jalur yang benar dan konstitusional.

Para mantan aktivis dan akademisi mahasiswa yang kini sudah menekuni berbagai bidang profesi menyampaikan pandangan atas peristiwa di MK itu. Mulai Vittorio Dwison (mantan Presiden BEM Unila), Mardani Umar (mantan aktivis mahasiswa), Abdul Mu’in (jurnalis/akademisi), hingga Irfan Tri Musri (Direktur Eksekutif Walhi Lampung).

Merujuk situs MK, gugatan ini tercatat dengan Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022. Terdapat enam pemohon dalam gugatan ini, keseluruhannya ialah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun enam mahasiswa Unila itu yang kemudian sebagai pemohon dalam gugatan ini, yakni M. Yuhiqqul Haqqa Gunadi (Pemohon I); Hurriyah Ainaa Mardiyah (Pemohon II); Ackas Depry Aryando (Pemohon III); Rafi Muhammad (Pemohon IV); Dea Karisna (Pemohon V); dan Nanda Trisua Hardianto (Pemohon VI).

Mantan Presiden BEM Unila yang kini anggota DPRD Lampung, Vittorio Dwison, menilai respon yang disampaikan Hakim MK kepada enam mahasiswa Unila dalam sidang kedua gugatan UU IKN itu kurang arif dan bijak. Vittorio menilai Hakim MK posisinya cenderung terlalu intimidatif dengan mengejar pemalsuan tandatangan tersebut.

“Apalagi kalau sampai disuruh cabut atau dipidanakan. Itu sepertinya agak keluar dari konteksnya. Kan tinggal di dikonfirmasi aja,” ujarnya, Senin (18/7).

Anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga menilai, persoalan tandatangan tersebut tidak terlalu substansif. Karena para penggugat itu tidak memalsukan dalam artian mengutip orang yang tidak punya pendapat atau memasukkan orang lain.”Ini kan hanya persoalan teknis. Walaupun memang disitu tentu perlu kita kasih semacam kehati-hatian ke depannya. Tapi ini menurut saya tidak terlalu substansif,” terangnya.

Vittorio mengapresiasi langkah yang diambil keenam mahasiswa Unila untuk melakukan gugatan undang-undang IKN ke MK. “Ini satu terobosan, satu langkah brilian. Artinya selama ini pergerakan mahasiswa itu masih minim yang mengambil jalur seperti ini, Sekali lagi saya sangat mengapresiasi bahkan ini di luar dugaan saya, ada juga mahasiswa yang secara hukum mengambil langkah ini,” ungkapnya.

Vittorio mendorong para mahasiswa Unila ini untuk meneruskan gugatan UU IKN di forum MK itu. “Kalaupun yang kemarin dianggap ada cacat prosedur, tinggal diperbaiki aja prosedurnya oleh teman-teman mahasiswa itu dan MK juga harus memberikan ruang yang  terbuka pada teman-teman dari mahasiswa untuk kembali mangajukan dan menguji UU IKN ini,” bebernya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mardani Umar. Mantan aktivis mahasiswa ini mengapresiasi dan mensupport langkah yang diambil mahasiswa Unila menggugat UU IKN.

“Patut di apresiasi, di support. Kampus sebagai gudangnya intelektual Alhamdulillah masih punya kritisisme. Terlebih mahasiswa, yang kini banyak dianggap mulai berkurang daya kritisisme. Dengan kemampuan penalaran mahasiswa tentu harus dianggap sebagai kebangkitan aktivisme dikalangan mahasiswa melalui keilmuan yang mereka miliki,” ungkapnya.

Disinggung terkait tandatangan palsu, Mardani menyampaikan bahwa dalam konteks administratif  tanda tangan itu memang penting. Namun, lanjut dia, jadi berlebihan ketika disebut sebagai pemalsuan.

Sebab, dalam KUHPidana jelas menyebutkan jika disebut pemalsuan ada dampak kerugian, khususnya kepada pihak atau orang yang merasa dipalsukan. “Sementara pihak-pihak yang dimaksud atau dalam hal ini mahasiswa yang mewakilkan tandatangannya menyampaikan bahwa hal tersebut atas seizin yang bersangkutan,” ungkapnya lagi.

Dikutip dari Pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

“Artinya kuasa melalui lisan dalam melakukan tandatangan begitu dimungkinkan, dan bukan disebut sebagai pemalsuan. Terlebih yang menguasakan atau mewakilkan sudah menyatakan mengizinkan ditandatangankan. Bahkan pernyataan persetujuan tandatangan diwakilkan tersebut dikuatkan oleh salah satu dosen di kampus tersebut,” bebernya.

Terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri, menilai aksi hakim MK mengancam akan mempidanakan enam mahasiswa karena persoalan tanda tangan sangat berlebihan.

Apalagi, tanda tangan tersebut bukan dipalsukan tanpa sepengetahuan dari pemilik. “Justru hal ini yang akan mengaburkan substansi dari gugatan tersebut, kampanye dan pemberitaan di media akan fokus pada urusan tanda tangan dan bukan pada urusan gugatan lagi,” ungkapnya.

Seharusnya, kata dia, hakim MK lebih bijaksana dan bukan melakukan intimidasi dengan ancaman akan mempidanakan enam mahasiswa Unila tersebut.

“Lagian kan mahasiswa tersebut juga sedang dalam rangkaian kegiatan akademik untuk peradilan semu. Dan dalam hal ini juga civitas akademika unila harus bisa mendukung kegiatan mereka, terlebih fakultas hukum,” kata dia.

Senada juga disampaikan Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN-RIL), Fathul Mu’in. “Seharusnya hakim tidak mengintimidasi mahasiswa. Tapi ini jadi pembelajaran juga bagi mahasiswa agar lebih hati-hati,” ujarnya.

Akademisi berlatar belakang jurnalis ini juga mengatakan, dalam tanda tangan palsu yang dilakukan oleh mahasiswa Unila tersebut tidak bisa dituntut atau dipidanakan. Pasalnya, tidak ada yang dirugikan dalam kasus itu.

Fatul Mu’in mengapresiasi langkah mahasiswa Unila yang telah berani melakukan gugatan ke MK terkait UU IKN. Sebagai dosen yang mengajar mahasiswa Hukum, dirinya pun mendorong para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam melihat pembangunan yang tidak sesuaian agar dapat mengambil langkah hukum.

“Dan kepada enam mahasiswa Unila ini, mereka bisa mengajukan gugatan ulang menggunakan tanda tangan asli. Mahasiswa harus lebih semangat dan bersiap dengan argumen yang kuat. Jangan justru kendor dan mencabut gugatan selama-lamanya

Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam sebuah gugatan. Tanda tangan yang dipalsukan ialah milik mahasiswa yang menjadi pemohon gugatan UU Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar pada hari Rabu (13/7) yang disiarkan kanal YouTube MK. Agenda sidang tersebut ialah perbaikan permohonan. Sidang Panel Hakim ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Daniel Yusmic P. Foekh. Dari pihak Pemohon, ada lima orang yang hadir.

Merujuk situs MK, gugatan ini tercatat dengan Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022. Terdapat enam pemohon dalam gugatan ini, keseluruhannya ialah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Awalnya, Ketua Panel Hakim Arief Hidayat mempertanyakan soal kejanggalan tanda tangan Pemohon begitu sidang dibuka. Sebab, ada tanda tangan yang dinilai berbeda di dalam permohonan dengan tanda tangan KTP Pemohon.

“Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini Saudara tanda tangannya betul atau tanda tangan palsu ini? Kalau kita lihat, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari Para Pemohon,” ujar Arief kepada para Pemohon yang hadir secara daring, dikutip dari situs MK, Jumat (15/7). (*).