Harianpilar.com, Bandarlampung – Anggota Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pengisian Penjabat (Pj) Kepala Daerah (Kada) dapat terseleksi secara transparan. Mengingat, jabatan Pj Kada cukup lama yakni dua tahun.
Dalam hal ini, Komisi II DPR RI sudah menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Mendagri.
“Siapapun yang akan ditunjuk ya sebaiknya dilakukan seleksi secara transparan untuk menjamin akuntabilitas Pj tersebut yang menjabat cukup lama yakni 2 tahun lebih,” ungkap Endro, Jumat (14/5).
Endro menegaskan, transparansi seleksi Pj ini sangat penting untuk menjamin sistem demokrasi yang akuntabel.
“Ini sudah kami sampaikan pas sebelum reses. Agar seleksi dibuat transparan, karena menyangkut jabatan politik dalam sistem demokrasi yang akuntabel dipilih rakyat,” ungkapnya lagi.
Selain itu, kata dia, cara seleksi transparansi itu salah satu cara penunjukan yang mendekati akuntabilitas publik.
“Karena akuntabilitas sangat penting untuk kepala daerah dalam bekerja. Dan ini akan kita bahas lagi saat DPR RI akan masuk sidang,” ujarnya.
Endro juga mendesak agar Mendagri atau dan MenpanRB harus membuat peraturan, agar bisa dieksekusi keputusannya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Lampung ini menegaskan, pengisian jabatan kepala daerah kabupaten/kota, Pj Gubernur, dapat mengacu pada UU ASN, yang bunyinya antara lain pengganti kepala daerah dengan kriteria golongan tertentu, dapat dari pejabat di kabupaten, provinsi atau ASN lainnya.
“Asalkan sesuai kriteria dan golongannya/eselonnya,” kata dia.
Menurut Endro, keputusan pengganti dari ASN selama ini secara konvensional adalah satu tingkat diatasnya. Misal, masih kata dia, untuk Pj bupati atau walikota dari Pemprov, sedangkan untuk Pj Gubernur adalah satu tingkat diatasnya, yaitu pejabat Kemendagri, Kementerian pusat.
“Sedangkan kalau mengacu UU ASN kan tegas dan kedudukannya UU tersebut lebih tinggi. Misal yang sekarang mau dilantik di Banten, Sekda provinsi yang akan dilantik,” jelasnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, memang belum ada aturan yang menyatakan Pj kepala daerah harus mundur.
Akan tetapi, masih kata dia, mengingat jabatan PJ begitu lama, dan agar PJ fokus dan mampu mengelola kinerja Pemkab untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya, sebaiknya mundur dari jabatan di Pemprov.
“Untuk mengisi kekosongan di Pemprov yang akan ditinggalkan, ya pemprov harus melakukan seleksi biding jabatan tersebut dengan transparan dan diawasi oleh KASN (komisi aparatur sipil negara),” tandasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengirimkan nama calon Pj Bupati untuk tiga kabupaten.
Informasi yang dihimpun, ketiganya yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Adi Erlansyah sebagai Pj Bupati Kabupaten Pringsewu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar sebagai Pj Bupati Kabupaten Mesuji, dan Kepala Dinas Pengairan Sumber Daya Air Budi Darmawan sebagai Pj Bupati Kabupaten Tubaba. (*)









