oleh

Pemprov Lampung Nilai KASN Keliru

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) keliru dalam memberi penilaian buruk terhadap sistem merit tahun 2021 yang diterima Provinsi Lampung, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebab Pemprov Lampung mendapat penghargaan dari KPK terkait penerimaan ASN dengan nilai 89 lebih

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto mengaku kurang sepakat dengan hasil penilaian tersebut. Pasalnya, Pemprov Lampung telah mengikuti indikator dalam penilaian KASN meskipun belum sempurna.

“Memang kita belum sempurna, yang sempurna itu seperti Jogja. Tapi kita sedang menuju untuk sempurna. Dan kalau kita dikatakan buruk, itu salah,” kata Fahrizal pada Harian Pilar diruang kerjanya, Rabu (20/4).

Menurutnya, jika instansi publik mendapat nilai buruk, artinya instansi tersebut sudah jelek bahkan bisa dikatakan melanggar ketentuan dan tidak memenuhi standar.”Nah kalau itu terjadi, semua keputusan instansi itu bisa batal semua. Tapi kita selama ini tidak ada belum pernah ada yang batal terkait kebijakan dan pengambilan keputusan. Makanya saya tidak sepakat dengan penilaian KASN itu,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Lampung mendapat penghargaan dari KPK terkait penerimaan ASN dengan nilai 89 lebih. Artinya, kalau KPK saja memberi nilai begitu, berarti prinsip dasar tentang pemerintahan dan pengelolaan ASN sudah benar.

“Beda kalau dengan yang masih ada jual beli dalam penerimaan jabatan, nah itu tidak benar. Bisa dikatakan buruk. Dan mungkin saja kepala BKD kita bisa kena OTT KPK,” selorohnya.

Dicontohkannya, salah satu penerapan sistem merit yang dilakukan Pemprov Lampung adalah telah dilakukannya open biding dalam setiap seleksi jabatan pejabat tinggi. Dan open biding itu dilakukannya sejak kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

Open biding ini suatu proses sistem yang didalamnya terdapat uji kompetensi serta verifikasi terkait diskriminatif dan lain sebagainya dan dilakukan secara terbuka. Bahkan, panitia pun tidak diketahui oleh Gubernur tapi diajukan ke KASN dan dilihat memenuhi syarat, disetujui oleh KASN. Dan jika proses tersebut tidak dilalui maka open biding bisa dibatalkan.

“Sebagai contoh. Open biding sekda sebelum ini. Pernah dibatalkan, karena ini ada diskriminatif dan tidak melalui proses sistem. Karena ada yang mau daftar tidak diberikan izin,” terang Fahrizal.

Fahrizal mengaku terkejut dengan penilaian buruk oleh KASN. Padahal selama kepemimpinan Gubernur Arinal  belum pernah keputusan yang dibatalkan. “Jadi keliru itu KASN menilai buruk. Makanya saya mau cari waktu untuk bicara langsung dengan pimpinan KASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung dan empat daerah lainnya mendapatkan hasil “Buruk” dalam penilaian sistem merit Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2021.

Ke empat daerah tersebut yakni BKD Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Waykanan.

Hal ini berdasarkan surat edaran yang disampaikan KASN pada tanggal 9 Februari 2022, Nomor B-539 /KASN/2/2022 tentang penyampaian Berita Acara Verifikasi (BAV) hasil penilaian penerapan sistem merit dalam menejemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan instansi pemerintah tahun 2021 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto. (Ramona)