Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung akhirnya bersikap terhadap sebuah peristiwa yang disebut-sebut menyeret nama oknum Pimpinan DPRD Lampung FS.
Dalam keterangan persnya, Ketua Bidang Hukum dan HAM yang juga Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, menegaskan, DPP Partai NasDem menegaskan sikap zero tolerance terhadap kasus kekerasan seksual siapapun pelakunya.
Terhadap dugaan keterlibatan oknum kader Partai NasDem, maka DPP Partai NasDem akan menghimpun informasi. “Karena itu kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan informasi yang valid sebagai bahan bagi Partai NasDem untuk mengambil tindakan,” ujarnya, Rabu (16/2).
Menurut Tobas, DPP Partai NasDem menyadari posisi korban selama ini lemah ketika berhadapan dengan hukum, ditambah lagi masih kurangnya perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban.
“Karena itulah Partai NasDem menjadi pendukung utama disusunnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan telah menyiapkan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di seluruh provinsi se-Indonesia,” ungkapnya.
Dalam setiap kasus kekerasan seksual, lanjut Tobas, posisi Partai NasDem harus menjamin pelindungan bagi korban. “Hal ini juga wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan kader Partai NasDem di Lampung,” kata dia.
Tobas menegaskan, DPP Partai NasDem juga memahami karakteristik kasus kekerasan seksual yang selalu berpotensi memberikan trauma bagi korban dan viktimisasi. “Karena itu Partai NasDem berharap agar korban mendapatkan pendampingan yang layak dan pemulihan agar hak-hak korban terpenuhi,” ungkapnya.
Kepada semua pihak, baik itu kepolisian, lembaga pendamping, korban dan keluarga korban, teman-teman korban, serta seluruh pihak yang terkait, DPP Partai NasDem tegaskan partai tidak akan memberikan perlindungan kepada pelaku kekerasan seksual, siapapun itu, kader atau bukan kader.
“Sehingga DPP Partai NasDem akan mendukung upaya pencarian keadilan yang dilakukan oleh korban dan tidak akan menghalanginya,” tegasnya.
Berkenaaan dengan hal tersebut, DPP Partai NasDem memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus Partai NasDem untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan korban, membuat rasa takut dan terancam bagi korban atau memberikan iming-iming atau janji tertentu, termasuk dilarang untuk menutup-nutupi kasus kekerasan seksual atau memberikan informasi tidak benar dalam setiap kasus kekerasan seksual, terlepas siapapun yang menjadi pelaku, kader ataupun bukan kader.
Tobas mengingatkan setiap pengurus Partai NasDem wajib untuk membantu memberikan rasa aman bagi korban dan keluarganya. Apabila terdapat pengurus Partai NasDem yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan korban kekerasan seksual dalam setiap kasus manapun, maka berarti pengurus tersebut telah melanggar nilai-nilai perjuangan Partai NasDem yang telah berkomitmen untuk selalu melawan ketidakadilan, membela yang lemah dan memperjuangkan hak asasi manusia.
“Perintah ini juga berlaku dan ditujukan kepada seluruh jajaran pengurus Partai NasDem se-Provinsi Lampung untuk ditaati dan dilaksanakan,” pungkasnya.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung juga menyatakan akan segera membahas masalah ini.
Ketua BK DPRD Lampung, Ismail Jafar, mengatakan, persoalan ini akan dibahas dalam rapat internal bersama anggota Senin 21 Februari mendatang.
“Terkait dengan berita yang beredar, BK akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk merencanakan sikap BK,” ujarnya, Rabu (16/2).
Soal sanksi yang akan diberikan, kader PKS ini mengaku belum bisa berandai-andai. “Yang pasti, keputusan akan disampaikan setelah rapat internal,” tukasnya.
Sekretaris BK DPRD Lampung, Ahmad Fitoni menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan data masalah tersebut.
“BK sedang mengumpulkan data, terkait pemanggilan yang bersangkutan kita liat keputusan rapat BK hari Senin,” kata Sekretaris DPW PAN Lampung ini. (*)









