oleh

PGK Dukung Upaya Kepolisian Usut Dugaan Skandal Ijazah Aspal Kades

Harianpilar.com, Lampung Utara – Dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Poniran HS, oknum Kepala Desa Subik, Abung Tengah, Lampung Utara menarik perhatian elemen masyarakat.

‎Ijazah yang diduga asli, tapi palsu itu digunakan yang bersangkutan saat mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) pada akhir tahun lalu.

“Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, maka Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara (DPD –PGK) mendukung penuh upaya kepolisian agar dapat mengusut tuntas persoalan ini,” tandas Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Minggu (13/2/2022).

Menurut Exsadi, seluruh elemen masyarakat termasuk mereka sangat menantikan bagaimana akhir dari dugaan skandal ini. Sebab, ramainya pemberitaan mengenai dugaan skandal ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk citra Lampung Utara di kancah nasional. Dunia pendidikan Lampung turut terkena imbas dari persoalan tersebut.

“Dugaan pelanggaran ini adalah persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya jika memang terbukti benar adanya,” tegas dia.

Lebih jauh ia mengatakan, dugaan skandal ini mengisyaratkan adanya kelemahan dalam proses administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa serentak pada awal Desember 2021 lalu. Bahkan, bisa jadi kelemahan itu memang sebuah hal yang sengaja dilakukan supaya yang bersangkutan dapat melenggang mulus sebagai calon kepala desa.

“Kalau nantinya terbukti benar, tentu opini masyarakat akan semakin liar karena kok bisa berkas yang bersangkutan lolos saat proses pemberkasan,” jelasnya.

Kendati demikian, ia mengatakan, benar atau tidaknya dugaan tersebut hanya dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Seperti yang diketahuinya proses penanganan persoalan ini masih terus berjalan di Polres Lampung Utara. Bahkan, diketahuinya pula bahwa pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara persoalan ini dalam pekan – pekan ini juga.

“Kami yakin dan percaya bahwa pihak penyidik akan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani persoalan yang sangat menyita perhatian publik ini,” ucap dia.

Sebelumnya, dilansir dari salah satu media lokal di Lampung Utara, dugaan penggunaan ijazah palsu Paket B milik milik PHS kian menguar. Alasannya ; ijazah Paket B yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Sepakat” Tanjung Raja ternyata bukanlah atas nama Poniran HS, melainkan atas nama Sopyan Nurrohim.

Hal itu diketahui dari Surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampura No.800/614/14-LU/2021. Dalam surat tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani Mat Soleh Kepala Disdikbud Lampura, disebutkan benar PKBM Sepakat pada Tahun Pelajaran 2016/2017 menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Paket B. Namun berdasarkan Daftar Peserta Ujian Nasional Tahun 2016/2017 Data Peserta Didik dengan NISM 9962443178 adalah atas nama Sopyan Nurrohim bukan atas nama Poniran HS.

Surat Disdikbud Lampura itu disampaikan, sebagai jawaban atas Surat yang dilayangkan Kantor Hukum IRH & Partners Advokat dan Konsultan Hukum, sebagai kuasa hukum pelapor. Pelapor menyampaikan adanya dugaan penggunaan Ijazah palsu yang digunakan Poniran pada pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa Subik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serantak pada 8 Desember 2021 lalu.

Sayangnya Iskandar Zulkarnaen yang dihubungi melalui aplikasi Wa dengan Nomor 081369097XXX meskipun dalam status aktif malah tidak menjawab. Begitupun dengan pesan singkat yang ditulis pukul 13.54 WIB. Meskipun terkirim, namun pesan berisi pertanyaan yang disampaikan seputar ijazah yang dikeluarkanya itu belum juga memperoleh jawaban. (Iswan)