Harianpilar.com, Bandarlampung – Apresiasi setinggi-tingginya layaknya diberikan kepada satuan tugas Covid-19 Provinsi Lampung. Berkat kerja keras mereka akhirnya kasus covid-19 di Sai Bumi Ruwa Jurai sudah melandai dan terkendali.
Pada awal pandemi covid-19 melanda penanganannya sempay menemui kendala. Seperti minimnya alat PCR, APD, serta minimnya droping vaksin dari pusat, namun berkat kerja keras Ketua Satgas yang juga Gubernur Lampung Arinal Djunaidi semua bisa teratasi secara perlahan.
Kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan ini. Pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakannya serta peran masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan mencegah penularan Covid-19 di Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, DR.Dr.Reihana. M.Kes menceritakan pertama kali covid-19 masuk ke Provinsi Lampung.
Jubir Satgas Covid-19 ini mengatakan, kasus covid-19 pertama masuk Lampung pada tanggal 18 Maret 2020 dengan nama pasien Amin yang merupakan claster dari pertemuan para pendeta di Bogor.
“Sebelumnya kita sudah mendengar di Jakarta sudah ada yang positif, tapi kita masih tenang-tenang, maksudnya nggak masuk Lampung lah gitu. Ternyata pada tanggal 18 Maret 2020 ada yang positif satu, seingat saya namanya Pak Amin pasien kita pertama beliau adalah dari claster pertemuan pendeta-pendeta waktu itu di Bogor. Jadi tentu saja setelah itu kita mendapat arahan dari Kementerian dan juga ketua Satgas kita adalah Bapak Gubernur Provinsi Lampung, langsung kita menyatakan bahwa ini adalah darurat medis,” terang Reihana dalam dialog Bicara Fakta di PilarTV Entertaiment, Rabu (29/12).
Usai mendapat arahan, lanjut Reihana, pihaknya langsung melakukan 3T dan 1i yakni Testing, Tracing, dan Treatment serta isolasi mandiri bagi yang dinyatakan positif covid-19.
“Pada saat itu kita punya 81 rumah sakit, pertama hanya 36 rumah sakit yang melayani pasien covid-19. Dan akhirnya sekarang berkembang menjadi 53 rumah sakit dengan 2000 tempat tidur untuk pasien isolasi,” jelasnya.
Pada awal-awal Covid-19, Reihana menceritakan, pihaknya menyiapkan treatment dengan isolasi mandiri di rumah. Namun, ada arahan Presiden harus terpadu, tidak boleh lagi secara mandiri. Karena dikhawatirkan jika di rumah itu ada balita dan lansia sangat rentan tertular.
“Namun untuk tugas pemerintah sampai sekarang tetap yakni 3t dan 1i. Testing kalau ada yang positif langsung kita Tracing. Kalau standar WHO, satu orang Tracing sampai 30 orang, tapi untuk Kemenkes cuman 15 orang,” jelasnya.
Reihana menyampaikan terkadang ada kesulitan dalam melakukan Tracing. Seperti ada orang yang tidak mau mengaku sempat melakukan kontak dengan pasien covid-19.
“Tapi Pak Gubernur mengatakan semua harus semangat, ya sudah kita bekerja dan Alhamdulillah bahu membahu dengan semua pemerintah kabupaten/kota kesehatan mulai ditegakkan kembali, kebiasaan masyarakat untuk disiplin prokes berjalan dengan baik, karena pada saat itu kita belum ada vaksin. Pokoknya komunikasi dan koordinasi itulah kuncinya,” jelas mantan Direktur RSUDAM ini.
Reihana mengakui ada kesulitan awal penanganan covid-19, yakni minimnya alat PCR yang hanya ada satu di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) dan merupakan bantuan dari Menteri BUMN Erick Thohir.
“Sementara saat itu sampel sangat banyak sekali yang datang, akhirnya saat itu sampel kita kirim ke Palembang dan dua Minggu baru dapat hasilnya. Pada saat itu data kita sangat kacau, karena harusnya hari ini ada sampel hari itu juga harus ada data. Tapi Alhamdulillah, berjalannya waktu kita sudah bisa keluarkan data sendiri,” jelasnya.
Kemudian, kendala lainnya adalah pada saat itu minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan (Nakes). Pada saat itu, pihaknya mengingatkan kepada Nakes untuk dapat menggunakan APD atau baju hasmat seminimal mungkin. “Karena APD atau baju hasmat untuk nakes yang sekali pakai ini bisa mencapai jutaan rupiah biayanya,” jelasnya.
Selain APD, kesulitan paling berat lainnya pada saat itu adalah minimnya oksigen pada Juli hingga Agustus 2021. Menurutnya, pada saat itu banyak tekanan karena kasus covid-19 sedang tinggi-tingginya, sehari bisa tembus 900 kasus. Selain itu banyak nakes yang kelelahan dan terpapar juga.
“Jadi pada saat Juli sampai Agustus 2021 itu ujian paling berat bagi saya. Tapi Alhamdulillah Pak Gubernur punya teman banyak perusahaan-perusahaan membantu csr-nya untuk kita dalam hal oksigen. Semoga kerja lelah kita menjadi amal kerena lillah,” ungkapnya.
Reihana menyampaikan apresiasi kepada media massa yang telah menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat. “Saya sampaikan kepada teman-teman media juga tolong buat berita yang menaikkan imunitas, jadi jangan membuat berita yang membuat masyarakat itu jatuh imunnya. Karena jika imun turun gampang terkena covid-19,” jelasnya.
Pada acara yang sama, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengapresiasi kinerja satgas covid-19 Provinsi Lampung dalam melakukan penanganan covid-19.
Menurut Yanuar, DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 adalah harus berada di tengah-tengah masyarakat memberikan edukasi.
“Tapi ini juga tidak terlepas peran semua elemen, misalnya kita membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi keberhasilan ini berkat dinas kesehatan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi kerja keras Reihana selaku Kepala Dinkes Provinsi Lampung yang selalu menyampaikan informasi kepada publik. “Kadang beliau ini juga sering tengah malam mengirimkan informasi kepada saya, artinya beliau ini selalu siap siaga untuk menyampaikan informasi,” puji Yanuar.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun kasus covid-19 saat ini mulai melandai. “Covid-19 ini sudah tahun keduanya dan walaupun sudah mulai mereda tapi belum tuntas 100%,” tukasnya.
Terkait anggaran, Yanuar mengatakan, pihaknya selalu mendukung dan menjadi prioritas terkait anggaran untuk penanganan covid-19 di Provinsi Lampung.
“Kita selalu mendukung soal anggaran, mungkin hanya saja kita perlu evaluasi, apakah anggaran ini benar-benar digunakan untuk penanganan covid-19. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, dan kita tidak mungkin membebankan masyarakat dalam kondisi saat ini,” jelasnya.
Sekretaris APINDO Lampung ini juga berharap kepada media untuk memberikan informasi secara luas terkait penanganan covid-19 di Provinsi Lampung ini. “Karena ini dalam rangka untuk kebaikan Provinsi Lampung, menyampaikan informasi yang sebenarnya terkait penanganan covid-19 di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Ramona)
