Harianpilar.com, Bandarlampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2020 di angka 69,69 atau kategori sedang dan merupakan terendah di Sumatera. Begitupun dalam konteks nasional, dengan angka 69,69 – IPM Lampung tercatat dibawah rata- rata nasional sebesar 71,94 atau kategori tinggi.
Diketahui, IPM merupakan ukuran standar kualitas sumber daya manusia suatu wilayah dengan 3 dimensi sebagai cerminan, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Tentu saja, capaian ini harus dijadikan bahan kontemplasi dan introspeksi, bagi kita semua, lebih-lebih pihak eksekutif yang dari kewenangannya dapat
mengeksekusi progra atau kegiatan berbasis money follow program priority,” terang Jubir F-PKS Heni Susilo dalam sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (16/11).
“Maka pertanyaannya adalah, guna mencapai target IPM 70 – 70,3 pada indikator makro ekonomi 2022, apakah penganggaran pada sektor yang terkait peningkatan IPM (termasuk di dalamnya OPD-OPD pengelola kewenangan) tersebut telah memadai?,” tambahnya.
Dicontohkannya pada OPD Dinas Kesehatan, dianggarkan sebesar 286,897 miliar.
“Mungkinkah dengan anggaran tersebut dimasa pandemi ini, selain digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas kesehatan, juga mampu menopang insentif dan asuransi bagi tenaga kesehatan, khususnya yang berstatus relawan?. Dengan semangat kerelawanan, sudah seharusnya para relawan kesehatan mendapatkan perhatian yang baik dari kita,” ungkapnya.
Kemudian pada OPD, Dinas Pendidikan, sebagai tulang punggung peningkatan harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS sudah seharusnya mendapatkan porsi yang baik pada sisi anggaran.
Atas alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1,746 triliun lebih, atau 25 persen dari total belanja daerah 7,011 triliun lebih, Fraksi PKS perlu menyampaikan apresiasinya.
“Namun tentu patut pula mengingatkan jika dari total alokasi 1,746 Trilyun lebih, 85 persennya untuk belanja operasi,” kata dia.
Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap dengan alokasi yang begitu besar pada dinas tersebut, tepat rasanya jika ada alokasi anggaran untuk guru honor yang diperluas.
“Hal ini penting dilakukan guna memupus sinyalemen adanya kasus pungli insentif honor, yang ramai di media beberapa waktu yang lalu. Data Kemendikbud melalui kemdikbud.go.id terdapat guru honor sekolah di Provinsi Lampung sebanyak 25.823,” bebernya.
Masih terkait dengan upaya peningkatan HLS dan RLS, Fraksi PKS juga berharap adanya alokasi yang benar dan tepat sasaran pada program Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).
Awal tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa alokasi Bosda mencapai 25 Milyar untuk SMA dan SMK.
Lanjutnya, Fraksi PKS berharap, guna upaya peningkatan IPM agar mencapai target pada indikator makro ekonomi tahun 2022, ada upaya serius dari Pemerintah Daerah melalui peningkatan anggaran Bosda, khususnya bagi anak dari kalangan keluarga tak mampu,” harapnya.
“Menurut Fraksi PKS, alokasi-alokasi anggaran diatas begitu penting, mengingat
HLS Lampung (12,65 tahun) dibawah HLS nasional (12,98 tahun). Demikian pula Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Lampung (8,05 tahun), dibawah RLS nasional (8,48 tahun),” jelasnya.
Di samping itu, terkait dimensi ekonomi sebagai salah satu dimensi pencapaian IPM, dimana ukuran yang tampak adalah pada pengeluaran perkapita penduduk. Karena dampak pandemi, terjadi penurunan pengeluaran perkapita penduduk pada 2020, dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020
sebesar Rp9,98 juta per kapita/tahun menurun 1,31 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 10,11 juta.
Hal inipun, kata dia, menjadi pertanda jika dimasa pandemi terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Data BPS menunjukkan per September 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 1,091 juta (12,34 persen dari total penduduk) dengan jumlah terbesar (831 ribu) berada di wilayah pedesaan.
“Jika kita mentargetkan terjadi penurunan angka kemiskinan sesuai dengan indikator ekonomi makro sebesar 12,4 % – 11,9 % maka tentu perlu ada upaya extraordinary yang luar biasa, terlebih jika mentargetkan hingga turun menjadi 11,9 persen. Hal ini harus didukung melalui alokasi anggaran yang memadai,” paparnya.
Misal pada Disnaker, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Sosial dan OPD lain terkait dalam upaya menaikkan kesejahteraan pada sisi ekonomi.
Fraksi PKS berharap pentingnya penambahan alokasi anggaran Pada Dinas Tenaga Kerja, utamanya pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelatihan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
“Jika Pemerintah Daerah serius, seharusnya bisa mengalokasikan anggaran lebih dari 3,760 milyar. Hal ini penting untuk disampaikan, mengingat bahwa kebutuhan akan peningkatan skill bagi warga yang terdampak Covid 19 agar bisa survive, selain karena hal ini telah tertulis/ tersampaikan dalam Sambutan Gubernur Pada Paripurna terdahulu, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 diarahkan untuk “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas”,” tutupnya. (Ramona/JJ)
