oleh

Juniardi: Pentingnya Perlindungan Profesi Wartawan

Harianpilar.com, Lampung Tengah – Untuk kesekian kalinya, bakal calon Ketua PWI Lampung Juniardi di ajak diskusi soal pentingnya keselamatan dan perlindungan wartawan di Lampung dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan yang rentan dengan tindak kerasan dan ancaman jeratan hukum dalam menghasilkan karya jurnalistik, dan pemberitan untuk media massa.

Hadir sebagai narasumber pada acara Podcast ZonaLampung TV, Juniardi menegaskan jika karya jurnalistik tidak bisa serta merta dipidanakan.

“Tetapi sepanjang itu karya jurnalistik, pemberitaan di media masa tidak  bisa serta merta dipidanakan. Karena itu, wartawan juga membutuhkan securiti diri atau menjaga keamanan diri wartawan, ketika sedang menjalani tugas jurnalistik. Karena memanf banyak yang rentan mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal,” kata Bang Juniardi, saat diundang mengisi podcast ZonaLampung TV, dipandu Indra Alamsyah, di Lampung Tengah, Sabtu (11/09/2021).

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWi Lampung itu mengatakan, di tengah maraknya penerbitan media masa, terutama media siber arau online saat ini, dan tidak diimbangi dengan profesionalitas kerja kerja wartawan, tentunya berdampak pada banyak persoalan, termasuk kekerasan terhadap wartawan.

Belum lagi karya karya wartawan terkait berita kasus korupsi, narkoba, atau kritik kritik terhadap penguasa, berita berita kritik  apalagi berita berita sepihak, misalnya menyudutkan narasumber, tanpa konfirmasi.

“Untuk menjaga itu perlunya pemahan wartawan dalam memedomi aturan dalam menjalani profesi jurnalistik, misalnya UU Pers, tentang kode etik, aturan dewan pers dan aturan UU yang lainnya. Termaksuk memberikan  pemahaman kepada nara sumber tentang pers,” ujar Bang Jun.

Diungkapkan Juniardi, Dewan Pers dan Polri telah melakukan nota kesepahaman terkait laporan atas pemberitaan media.

“Nota kesepahaman itu dimaksudkan agar implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat berjalan dengan baik. Bila ada aduan soal pemberitaan, maka masuknya ke Dewan Pers. Untuk itu Polri sudah konsisten dalam menerapkan kesepahaman terkait sengketa pemberitaan,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi Infomasi Publik ini menyatakan, jika dalam pemberitaan yang disampaikan sesuai dengan kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dalam pasal 4 UU Pers disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Apabila telah sesuai kode etik, tapi masih ada proses delik pidana, maka ada indikasi pelemahan kebebasan pers,” katanya.

Ia menilai, masih adanya kasus pemberitaan yang dilaporkan ke polisi adalah bentuk ancaman serius untuk kebebasan pers.

Upaya yang dapat ditempuh akibat pemberitaan Pers yang merugikan adalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Langkah berikutnya adalah membuat pengaduan di Dewan Pers.

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers Indonesia mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers,” katanya. (rls/JJ).