oleh

Putusan Perkara Pelecehan Seksual Anak Disabilitas Dewan Dukung Jaksa Lakukan Banding

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung turut menyoroti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blambanganumpu Kabupaten Waykanan yang menangani perkara kasus pelecehan seksual anak disabilitas. Mereka pun mendukung pihak  Kejari Waykanan untuk melakukan banding.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat sangat menyayangkan putusan tersebut. Menurutnya, putusan tersebut sangat ringan dan jauh dari tuntutan jaksa.

Ia menilai, putusan hukum harus memberikan pengaruh kepada perlindungan perempuan dan anak, apalagi disabilitas.

“Dan efek jera kepada pelaku. Maka hukuman harus maksimal sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Senin (06/09/2021).

Untuk itu, dirinya pun sangat mendukung pihak kejaksaan setempat untuk melakukan banding atas putusan tersebut.

“Kita dukung jaksa untuk banding,” tukas politisi PKS ini.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi. Politisi Partai Nasdem ini menghormati putusan yang diambil oleh hakim dan sangat  mendukung proses banding yang dilakukan pihak jaksa.

“Sepertinya melihat vonis hakim yang memvonis 4 tahun kasus tersebut yang sangat jauh dari tuntunan jaksa maka sudah tepat apa yang dilakukan pihak jaksa untuk melakukan banding,” kata dia.

Ketua DPD Partai Nasdem Metro ini pun menyerahkan keputusan kepada KY terhadap apa persoalan ini melihat dari aspek hukum yang sidah terjadi di pengadilan. “Kita serahkan semua ke KY atas persoalan ini,” tukasnya.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung lainnya, Deni Ribowo. Politisi Partai Demokrat ini sangat mendukung upaya JPU untuk melakukan banding.

Karena, kata dia, masih ada beberapa cara lagi untuk menegakkan keadilan ke korban. “Sepertiyang kita ketahui jangan sampai ini jadi preseden buruk ke masyarakat. Dalam melakukan hal serupa justru pelaku diberikan hukuman ringan yang menyebabkan akan terjadi kasus serupa di masyarakat. Karena melihat putusan hakim ini yang menurut JPU tidak sesuai,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, pihaknya menginginkan anak di Provinsi Lampung dapat dilindungi oleh siapapun. (Ramona/JJ).