oleh

Pengesahan Tatib Pilwabup Lampura Dipastikan Molor

Harianpilar.com, Lampung Utara – Pengesahan peraturan tata tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara (Pilwabup Lampura) dipastikan mulur dari target. Alasannya, hingga bulan Agustus yang menjadi target pengesahan berakhir, peraturan itu masih belum jua disahkan.

Sebelumnya, Panitia Khusus yang menangani peraturan tersebut sempat meyakini peraturan yang mereka bahas itu dapat disahkan pada bulan lalu. Keyakinan mereka didasari oleh tinggal sedikitnya tahapan yang harus dilalui oleh mereka sebelum membawa peraturan itu ke dalam sidang paripurna.

Menurut Ketua Pansus Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Pilwabup Lampura, Wansori, mulurnya pengesahan peraturan tersebut dikarenakan pengesahannya harus dilakukan di dalam sidang paripurna. Sementara jadwal sidang paripurna terdekat hingga kini masih diproses oleh Badan Musyawarah DPRD.

“Pengesahannya harus berbarengan dengan sidang paripurna lainnya. Jadwal sidang pari‎purna ditetapkan oleh Banmus,” ucapnya, Rabu (01/09/2021).

Pada Senin sore (23/08/2021), Panitia Khusus Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati akhirnya mulai menggodok peraturan yang sedang mereka buat. Penggodokan peraturan itu dilakukan di dalam ruang rapat sekretariat DPRD Lampung Utara.

“Hari ini kami sedang menyempurnakan setiap pasal yang ada dalam rancangan peraturan tersebut,” ujar Wansori.

Penyempurnaan berbagai pasal ‎itu tetap merujuk pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun pasal – pasal yang mereka sempurnakan itu di antaranya mengenai panitia pemilihan, calon yang telah ditetapkan tidak diizinkan untuk mengundurkan diri, rekomendasi partai politik.

“Dengan demikian, produk hukum yang mereka hasilkan tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata dia.

Usai rapat ini, pihaknya akan kembali menggelar rapat serupa dalam dua hari ke depan. Rancangan akhir peraturan yang dihasilkan dalam rapat tersebut akan mereka sampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuannya supaya Pemprov Lampung dapat memberikan masukan atau saran mengenai isi peraturan yang mereka buat itu.

“Hasil evaluasi Pemprov Lampung itu akan segera kami tindaklanjuti supaya peraturan ini dapat segera disahkan,” ujarnya.

Meski pembahasan mengenai peraturan itu masih membutuhkan waktu, namun Wansori tetap optimistis jika peraturan tersebut dapat disahkan pada bulan ini juga. Ia memastikan pengesahannya tidak akan molor hingga bulan September mendatang. “Kami optimistis peraturan ini dapat disahkan di bulan ini juga,” ucap dia. (Iswan)