oleh

F-PKS Menolak, Nasdem Minta Dijadikan Satu Perda

Harianpilar.com, Bandarlampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung secara tegas menolak pembentukan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang diusulkan Pemprov Lampung. Sementara Fraksi Partai Nasdem meminta lima perda itu dijadikan satu perda.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Lampun Puji Sartono dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/08/2021), mengatakan, secara yuridis formal bahwa BUMD memang dapat didirikan oleh daerah sepanjang memenuhi tujuan-tujuan sebagaimana termaktub pada Pasal 331 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2015.

“Sehingga jika kemudian ditemukan adanya indikasi ketidakselarasan tujuan seperti yang termaktub dalam aturan tersebut, tentu saja menjadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya.

Kemudian, merujuk pada aturan teknis mengenai BUMD yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terutama pasal 9 menjelaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

“Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud, dikaji melalui studi yang mencakup aspek: pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Dalam pasal tersebut, bahwa kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud, dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

“Lalu, kebutuhan daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari kebijakan RPJMD (Pasal 9, ayat 5),” ungkapnya.

Terkait hal diatas, Fraksi PKS patut menyampaikan harapan, tentang studi atau hasil kelayakan bidang usaha BUMD, yang penting kiranya mendapatkan perhatian. Sebab, hal ini menjadi bagian dari kebijakan RPMJD (Sesuai Pasal 9, ayat 5).

“Sementara, kami belum menemukan dalam dokumen RPJMD Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Lampung

2019-2024 termasuk di dalam draft Rancangan Perubahan RPJMDnya,” kata dia.

Disampaikan juga, seyogyanya pendirian BUMD memiliki rencana yang lebih detil, komprehensif atau dalam pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2017 Tentang BUMD, didefinisikan sebagai kelayakan bidang usaha BUMD yang terdetilkan menjadi kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

“Kami telah banyak berinteraksi, melihat dan ikut bersama dengan berbagai kelompok masyarakat, kelompok bisnis dalam upaya pendirian bisnis baru maupun langkah scale-up, atau rencana meningkatkan performa bisnis. Disana kami mengetahui bahwa mereka sangat serius dengan upaya pendirian bisnis dan langkah scale up, disertai dengan perencanaan yang

matang dibuktikan dengan dokumen penunjang yang memadai dan meyakinkan. Termasuk, pada level UMKM dan toko kelontong. Mereka secara detil menyiapkan rancangan tersebut. Jangan sampai rencana pendirian BUMD kalah baik dengan rencana mulai usaha kelontong!,” bebernya.

Kemudian, Fraksi PKS berpandangan bahwa ditengah kelesuan bisnis dan

ekonomi sebagai dampak pandemi dan sering pula disebut dengan VUCA,

Volatile (volatile/ tidak stabil) – Uncertainty (ketidakpastian)– Complexity (kompleksitas) dan Ambiguity (ambiguitas), akan berkali lipat resiko yang

harus diterima jika di masa pandemi ini salah perencanaan bisnis, keliru prediksi (missed forecasting ) dan kurang tepat pengalokasian sumberdaya serta sumber dana.

Seperti yang diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2021 kuartal 2, kondisi perekonomian Lampung masih terkontraksi di beberapa sektor. Misal pertumbuhan PDRB pada beberapa Lapangan Usaha, pada pengadaan listrik dan gas masih di angka (- 10,28 persen).

Sedangkan pada pertambangan dan galian, masih berada di angka ( –

4,56 persen). “Tentu saja, hal ini menjadi perhatian kita semua,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi kurang elok jika dalam situasi seperti sekarang ini, tetap meniatkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah baru di Provinsi Lampung, dengan tanpa dibarengi langkah evaluasi progressif kepada BUMD yang telah berjalan selama ini.

“Rasanya akan berbahaya jika belum ada langkah evaluasi yang menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional BUMD-BUMD yang telah berjalan, namun tetap berkehendak show must go on. Fraksi PKS sangat berterimakasih, jika sebelum BUMD baru berdiri, telah tersedia dokumen progress BUMD-BUMD Provinsi Lampung yang selama ini ada,” ungkapnya.

Fraksi PKS juga berpandangan, alokasi anggaran penyertaan modal bagi BUMD baru sebanyak Rp. 140 milyar akan lebih bijak jika dialokasikan kepada penguatan 1.369 BUMDes aktif se Provinsi Lampung.

Sementara, F-Nasdem mengusulkan lima Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijadikan satu perda yang isinya mencakup kelima sektor usaha dalam usulan raperda itu.

“Raperda ini diharapkan bukan sebagai alat penguasa pemerintah untuk memonopoli usaha – usaha dari kelima sub sektor tersebut,” ujar Jubir Fraksi Partai Nasdem, Garinca Reza Pahlevi.

Disampaikannya, kelima raperda ini harus mampu dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

“Bermanfaat untuk masyarakat, ikut serta mengentaskan kemiskinan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi untuk mengatasi dampak pengangguran dari pandemi covid-19,” harapnya.

Dikatakannya, dengan diusulkannya Raperda ini diharapkan perusahaan perseroan daerah dapat bekerja secara professional dan memperoleh provit untuk pendapatan daerah.

“Mengingat perusahaan daerah yang sudah ada belum mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dari segi management maupun peningkatan laba perusahaan yang menjadi pendapatan asli daerah dari sektor – sektor perusahaan daerah yang ada,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam proses pembahasan Kelima Raperda ini lebih lanjut diharapkan dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang bergerak dibidang subsektor.

“Hal ini mengingat bila kelima Raperda ini diberlakukan akan berdampak pada perusahaan swasta yang memiliki modal kecil supaya tidak menimbulkan persoalan baru terhadap subsektor tersebut,” terangnya.

Terkait Raperda Penyertaan Modal pada lima BUMD, Fraksi Nasdem berpendapat hal itu juga harus mempertimbangkan dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur serta penanganan pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya penyertaan modal untuk ke 5 (lima) BUMD tersebut apabila sudah kita bahas bersama dan di setujui, kita harus perhatikan dan pertimbangkan mengingat pembangunan infra struktur jalan dan jembatan sangat perlu di benahi / di perbaiki serta penanganan masalah kesehatan terutama dalam menangani pandemi covid-19 yang masih memerlukan perhatian dan dukungan anggaran yang sangat besar,” pungkasnya.(Ramona)