Harianpilar.com, Bandarlampung – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung menyoroti proyeksi bisnis serta jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang diusulkan oleh Pemprov Lampung. Karena bagaimana pun juga, orientasi utama dari berdirinya BUMD ini adalah profit bagi daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
Jubir Fraksi Demokrat Angga Satria Pratama menyampaikan, berkaitan dengan Raperda tentang Pendirian 5 (Lima) BUMD (PT), Fraksi Demokrat mengapresiasi prakarsa pemerintah daerah untuk
membentuk BUMD baru tersebut.
Namun, masih kata dia, sebagaimana seharusnya BUMD, terlebih dalam hal ini adalah Perseroan Daerah, tentu saja banyak hal yang perlu ditelisik lebih jauh, terutama terkait dengan proyeksi bisnis BUMD tersebut.
“Namun demikian, ditengah-tengah suasana pandemi seperti saat ini, kita semua tahu bahwa nyaris semua sektor kehidupan terdampak, bahkan dalam beberapa sektor banyak usaha yang terpuruk,” ungkapnya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/08/2021).
Disampaikannya, Membuat rencana bisnis ditengah suasana pandemi saat ini, tentu saja harus
dengan mengadaptasikan situasi dan kondisi saat ini. “Yang kami khawatirkan, jika proyeksi bisnis tidak diperhitungkan dengan matang, justru berdirinya BUMD ini akan menjadi beban baru bagi daerah,” ungkapnya lagi.
Hal lain, lanjut dia, yang menjadi pertimbangan lain, bahwa beberapa BUMD yang akan didirikan, berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Tentu saja, pendekatan bisnis yang akan dijalankan tidak boleh sama dengan pendekatan bisnis pada sektor yang sedikit kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak.
“BUMD tidak boleh merasa business as usual sebagaimana bisnis pada umumnya, namun juga perlu
memperhitungkan aspek kondisi dan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Fraksi Demokrat juga menyoroti jumlah BUMD baru yang akan didirikan. “Rencana bisnis yang akan dikelola, apakah memang tidak dimungkinkan dikelola oleh BUMD yang ada saat ini? sehingga harus mendirikan
BUMD baru dalam jumlah yang cukup banyak, yang secara spesifik mengelola proyeksi bisnis yang ada. Mohon Tanggapan..!,” Tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Demokrat akan mengikuti secara kritis setiap pembahasan raperda-raperda tersebut pada tahapan
selanjutnya. “Untuk melihat sejauh mana urgensi berdirinya BUMD tersebut, dengan mengedepankan aspek kesejahteraan rakyat sebagai
muara dari rencana berdirinya BUMD tersebut,” tukasnya.
Terkait, Raperda tentang Penyertaan Modal Pada 5 (Lima) BUMD Provinsi Lampung, Fraksi Demokrat juga akan mengikuti secara kritis setiap etape pembasahannya, dengan mempertimbangkan kondisi
fiskal daerah. Bagaimana pun juga, ditengah pandemi yang entah sampai kapan berakhirnya seperti saat ini, Fraksi kami masih tetap
menjadikan upaya penyelamatan nyawa masyarakat kita sebagai prioritas utama.
“Hal ini tentu saja berkaitan dengan keuangan daerah.
Meskipun pendirian 5 (Lima) BUMD ini juga sangat berkaitan dengan proyeksi peningkatan income bagi daerah, namun penyertaan modal ini tidak boleh mengganggu prioritas kita dalam menghadapi pandemi covid-19 yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya. (Ramona)
