Harianpilar.com, Bandarlampung – Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sektor unggulan Provinsi Lampung karena berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, tiga sektor itu justru terkesan ‘dianaktirikan’ karena mendapat alokasi anggaran kecil dalam APBD Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dinilai belum menjadikan sektor pertanian, perikan dan kehutanan sebagai
prioritas dan perhatian.
Hal itu menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung dalam sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-P TA 2021, baru-baru ini.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Ketut Rameo, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I
tahun 2021 masih terkontraksi atau minus 2,1% dan ditargetkan akhir tahun pada posisi minus 1,67%.
“Ini perlu diambil langkah-langkah yang tepat, strategis dan berorientasi pada kesejeahteraan masyarakat,” tutur Ketut Romeo.
Menurutnya, data dari BPS menunjukan bahwa perekonomian Lampung didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yaitu : pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai kontribusi terhadap struktur PDRB Lampung sebesar 29,15%, Industri pengolahan kontribusinya 19,32%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kontribusinya 11,43%
“Namun sangat disayangkan bahwa ketiga Lapangan Usaha Utama tersebut belum menjadi prioritas dan perhatian Gubernur Lampung, dengan dibuktikan bahwa dalam tahun anggaran murni 2021 Dinas
lingkup Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan hanya mendapat alokasi anggaran 2,40% dari APBD Provinsi Lampung,” paparnya.
Bahkan, dalam APBD-P 2021 total keempat dinas utama sektor pertanian tersebut terkena refocusing atau dikurangi lagi menjadi hanya 2,37%.
Untuk sektor andalan perekonomian Lampung yaitu pertanian, perikanan, peternakan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius. “Dengan
mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga dapat menciptakan lapangan usaha sekaligus meningkatkan produksi dan pada akhirnya mengalami pertumbuhan ekonomi dengan baik,” pungkasnya.
Dalam paripurna yang sama, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Terutama penggalian pajak daerah dari sektor transportasi.
Mengingat masih tingginya ketergantungan APBD Provinsi Lampung dari sumber pembiayaan pusat melalui dana perimbangan. Diketahui, struktur pendapatan kita masih didominasi oleh dana perimbangan, yang mencapai 55,09% dari total pendapatan, PAD sebesar
44,25% dan lain-lain pendapatan yang Sah sebesar 0,6%.
Jubir Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Veri Agusli menyampaikan, fraksi Gerindra memandang positif rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 ini mencapai sebesar Rp7.538.150.772.809,50 yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur, meskipun ada perubahan yang menurun dibandingkan dengan APBD Murni 2021, yaitu menurun
sebesar 7,31%.
Namun demikian, perubahan target pendapatan yang menurun tersebut menjadi catatan dan perlu perhatian serius serta membutuhkan upaya-upaya yang lebih intensif dalam penggalian sumber
PAD.
“Dengan dominannya pendapatan yang bersumber dari pajak, saudara Gubernur hendaknya dapat lebih memperhatikan penggalian pajak daerah dari sektor
transportasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan bisnis yang
mengandalkan logistik dan transportasi sebagai model bisnis yang berkembang di masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Menurutnya, perkembangan bisnis tersebut mendorong semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan turunannya melakukan terobosan-terobosan. “Misalnya pada masa pandemi ini dengan melakukan perpanjangan pemutihan pajak kendaraan sehingga piutang pajak dapat mengalami peningkatan,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, hal-hal yang terkait dengan berkembangnya sektor-sektor potensial dalam perekonomian dapat menjadi perhatian saudara Gubernur sebagai basis pemungutan pajak yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.(Ramona)
