Harianpilar.com, Lampung Utara – Sejumlah nama jalan di Lampung Utara (Lampura) ternyata tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah lama dibuat. Nama-nama jalan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah itu diantaranya Jalan Perintis dan Jalan Kesatria.
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Utara Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Kabupaten Dati II Lampung Utara Nomor 24 Tahun 1975 Tentang Nama – nama Jalan dan Gang / Lorong dalam kota Kotabumi.
“Coba lihat saja plang nama di Jalan Penitis. Di plang namanya tertulis Jalan Perintis, sedangkan dari dulu itu kan namanya Jalan Penitis,” kata Chandra, warga sekitar Jalan Penitis, Selasa (27/07/2021).
Menurutnya, ketidaksesuaian antara plang nama dengan nama jalan ini akan cenderung merugikan warga sekitar. Bahkan, ia mulai berencana untuk memperbaiki alamat di seluruh dokumen kependudukan keluarganya akibat ketidaksesuaian tersebut.
“Mohon kiranya para pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki ini. Meski terlihat sepele, namun ini persoalan yang cukup serius,” kata dia.
Chandra kembali mengatakan, ketidaksesuaian nama jalan bukan hanya terjadi di tempat tinggalnya, tapi juga terjadi di Jalan Ksatria. Sepengetahuannya, tidak pernah ada nama Jalan Kesatria. Yang ada itu Jalan Sersan Laba Gole atau Jalan Seteria.
“Kalau di perda itu Jalan Sersan Laba Gole atau Seteria mulai dari depan kantor DPRD hingga ke Jalan Pahlawan, tepatnya di samping lapangan Koramil kota. Sementara di google map, Jalan Kesatria itu dua jalan yang berbeda ,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, M. Abberor membenarkan bahwa nama – nama jalan di kawasan perkotaan masih mengacu pada Perda bikinan tahun 1991. Masih belum ada perda yang baru yang mengatur perubahan nama – nama jalan.
“Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum Lampung Utara hanya mengatur pedoman untuk memberikan nama jalan, sedangkan nama jalan masih tetap mengacu pada perda lama,” kata dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, secepatnya akan mendorong instansi terkait untuk mengusulkan perubahan perda nama jalan yang baru. Keberadaan perda baru ini cukup mendesak karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Wilayah pedesaan tidak termasuk dalam perda itu. Jadi, kami merasa perubahan perda ini cukup diperlukan,” terangnya. (Iswan).








