oleh

Kelurahan Enggal Terendah Tingkat Partisipasi Pemilih

Harianpilar.com, Bandarlampung – KPU Kota Bandarlampung merilis tiga kelurahan dengan partisipasi pemilih terendah dan tertinggi pada Pemilihan Walikota tahun 2020 dalam diskusi bertemakan Seri Pendidikan Pemilih: Literasi Demokrasi dan Kepemiluan secara virtual, Selasa (26/07/2021).

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bandarlampung, Fery Triatmojo menyebutkan, terdapat tiga kelurahan dengan partisipasi terendah. Pertama adalah Kelurahan Enggal, Kecamatan Pahoman dengan tingkat partisipasi 50,09 persen.

Kemudian, Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Wayhalim dengan tingkat partisipasi 51,12 persen dan Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa dengan tingkat partisipasi 52,87 persen. “Angka ini jauh lebih rendah dari target KPU yakni 77,5 persen,” ujar Fery.

Terlebih, lanjut Fery, angka golput di Gedong Meneng tahun 2020 lebih tinggi dari tiga calon walikota Bandarlampung. “Ini adalah masalah yang ada di gedong meneng, padahal banyak perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan kantor media di sana,” ungkapnya.

Sementara, masih kata Feryz ada tiga kelurahan dengan partisipasi pemilih tertinggi. Pertama adalah Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang dengan angka 84,01 persen.

Disusul, Ketapang Kuala Kecamatan Panjang dengan angka 83,75 persen dan Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan angka 83,58 persen.

Dilanjutkannya, secara umum angka partisipasi pemilih saat Pemilihan Walikota tahun 2020 sebanyak 69,13 persen, atau naik 2,5 persen dari Pilwakot tahun 2015 dengan angka 66,63 persen. “Angka ini masih jauh dari target KPU yakni 77,5 persen,” kata dia.

Menurutnya, ada empat alasan kenapa masyarakat tidak memilih atau golput. “Di antaranya, apatis, di mana pemilih tidak punya minat terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala,” jelasnya.

Kemudian, Sinisme, atau ada kecurigaan suaranya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, melihat politik adalah urusan yang kotor dan tidak dapat dipercaya.

“Alienasi, orang merasa mereka terpinggirkan dari politik pemerintah berjalan sendiri dan nasibnya dia sendiri yang ngurusi dan Anomie, istilahnya karena menganggap melih atau tidak itu tidak urgent, sehingga mereka tidak terlalu peduli,” katanya.

Namun, kabar baiknya, lanjut Fery, masyarakat yang memilih sudah memilih kepala daerah berdasarkan kesadaran politik dan berdasarkan kapasitas. Selain itu, muncul berbagai relawan pemilu yang menunjukkan sudah ada kesadaran masyarakat atas hak politiknya.

Menurut akademisi Unila ini, tantangan penyelenggara pemilu akan lebih berat pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum tentu selesai, sementara pelaksanaan pemilihan tetap dilaksanakan serentak.

“Ini tugas berat karena kita belum punya pengalaman. Kita mengajak semua pihak, mulai dari dari akademisi, tokoh masyarakat, media dan sebagainya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi pemilih,” kata dia. (Ramona)