Harianpilar.com, Bandarlampung – Para Kepala Daerah harus memperhatian aturan dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD. Sebab Sekretaris DPRD memiliki perbedaan dengan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya.
Pengamat Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lampung (Unila), Yusdianto Alam, mengatakan, Sekretaris DPRD
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, namun secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentiannya harus melalui konsultasi dan persetujuan dengan lembaga DPRD.
Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pasal 127 ayat (4) yang menegaskan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat DPRD sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
“Jadi kepala daerah tidak bisa sekehendak sendiri mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DPRD. Tapi harus dikonsultasikan dengan Fraksi atau pimpinan DPRD,” terangnya.
Hal itu diperkuat oleh PP Nomor 18 Tahun 2016 pasal 31 ayat (3) yang mengatur Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.”Artinya harus ada persetujuan juga. Hal itu bertujuan untuk menjaga harmonisasi hubungan antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.(Tim)









