Harianpilar.com, Bandarlampung – Pada 12 Juni 2021 mendatang tepat 2 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunadi – Chusnunia Cholim, Surat Kabar Harian Pilar mencoba menelisik sejauh mana realisasi dan capaian beberapa program dan target pembangunan yang dicanangkan saat kampanye maupun di awal kepemimpinan keduanya. Salah satunya terkait Infrastruktur Lampung Berjaya.
Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia Cholim saat Pilgub Lampung 2018 lalu. Bahkan, dalam 33 Janji Kerja Arinal – Nunik masalah infrastruktur terdapat pada point 11 yakni Infrastruktur Lampung Berjaya yang terdiri dari : A. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota ;B. Merevatilisasi dan membangunirigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnnya; C. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ; D.Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Meski infrastruktur masuk dalam program prioritas Arinal-Nunik, ternyata setelah keduanya dua tahun memimpin Lampung anggaran infrastruktur justru terjun bebas. Parahnya, selain anggaran terus turun, pembangunan sektor infrastruktur justru dinilai berkualitas buruk. Sebab, banyak proyek jalan yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah rusak kembali.
Sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 ini anggaran infrastruktur Provinsi Lampung mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2019 anggarannya sebesar Rp645.490.104.500, tahun 2020 turun menjadi Rp428.808.659.206, dan tahun 2021 mengalami penurunan sangat signifikan hingga pada angka Rp272.784.526.530.
Ditengah penurunan anggaran dari tahun ke tahun itu, ternyata infrastruktur Lampung secara kualitas juga buruk karena disebut oleh Anggota DPRD Lampung mengalami degradasi lebih dari 30 % yang seharusnya tidak boleh lebih dari 10%.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan, jalan provinsi dengan luas mencapai 1.300 km berdasarkan data diproyeksikan 78 % mantap sampai dengan tahun 2021″Tetapi fakta dilapangan telah terjadi degradasi jalan lebih dari 30 % yang seharusnya tidak boleh lebih dari 10%,” ungkapnya pada Harian Pilar, Selasa (08/06/2021).
Menurutnya, adanya pengurangan recofusing dana sebesar 8 % untuk penanganan covid yang semula Rp447 milyar menjadi Rp414 milyar harusnya tidak terjadi permasalahan yang cukup siginifikan.”Tetapi fakta di lapangan banyak aduan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan jalan yang buruk.
Ini menandakan proses perencanaan dan pengawasan yang belum baik,” kata dia.
Politisi muda Partai NasDem ini menilai jika dilihat dari total anggaran yang ada dengan luas jalan provinsi maka anggaran itu tidak sebanding. Karena idealnya untuk luas 1.300km paling tidak memerlukan dana lebih dari 1 trilyun agar bisa baik.”Tetapi ini jangan dijadikan alasan justru duit sedikit bagaimana caranya harus kerja maksimal,” tandasnya.
Budi mengingatkan untuk mempertahankan jalan mantap yang sudah baik agar tidak sampai turun, maka anggaran rehabilitasi harus ditambah.”Saya ambil contoh di Mesuji degradasi jalan cukup tinggi kondisi sudah mulai berlubang, sementara anggaran rehabilitasi hanya 2 milyar.
Maka status jalan mantap pasti turun,” jelasnya.
Budi juga mengaku miris dengan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Lampung yang sudah hampir 2 tahun tidak ada kegiatan yang jalan sama sekali. “Padahal kegiatan sangat dinantikan masyarakat karena untuk menopang hasil pertanian dan perkebunan. Bagaimana mau mewujudkan petani berjaya. Lebih baik dinas ini ditutup saja, karena sudah mau 2 tahun tidak jalan,” cetusnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung lainnya, Mukhlis Basri. Mukhlis mengaku prihatin dengan turunnya anggaran untuk infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Padahal, masih banyak jalan rusak yang perlu perbaikan.”Ya dengan anggaran yang sekarang ini dan kondisi jalan saat ini, kita cukup prihatin. Karena masih banyak jalan-jalan di Provinsi Lampung ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dengan kondisi infrastruktur Lampung seperti saat ini, lanjutnya, diperlukan anggaran sebesar Rp4.1 triliun untuk membuat kondisi jalan di dalam kondisi mantap.”Tapi kita tidak bisa pungkiri, dengan adanya pandemi Covid-19 ini semuanya terkena recofusing. Bisa bertahan dianggaran yang sudah ada aja cukup sulit. Apalagi untuk menambah anggaran,” kata dia.
Untuk itu, kader Gerindra ini menyarankan serta mendorong Pemprov Lampung melakukan terobosan agar kondisi jalan di Provinsi Lampung mantap semua. Salah satunya dengan melakukan pinjaman ke pihak swasta.”Tapi info yang saya dengar, Pemprov sudah ada wacana untuk melakukannya. Tapi belum ada pembahasan dengan kita (dewan, red). Karena ini perlu ada pertimbangan juga, karena kita juga tidak mau memberatkan APBD,” ungkapnya.
Mantan sekda Kabupaten Tanggamus ini juga mengapresiasi pemprov Lampung dalam pengerjaan pengerjaan jalan yang ada di Provinsi Lampung saat ini, meskipun dengan keadaan yang minim. Menurutnya, pengerjaannya cukup bagus.”Ini bisa dilihat, minim dan berkurangnya laporan dan keluhan dari masyarakat soal jalan rusak. Laporan tetap ada, tapi nggak banyak,” kata dia.
Mukhlis mendorong Pemprov Lampung untuk menaikan anggaran infrastruktur, agar jalan di Lampung ini mantap. “Ya kita berharap, pandemi ini segera berakhir dan pemprov dapat menaikkan anggaran infrastruktur, agar masyarakat juga merasakannya,” tukasnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, mendorong Pemprov Lampung untuk melakukan terobosan-terobosan agar jalan di Lampung mantab. “Menurut saya ini langkah yang realisitis yang harus dilakukan pemprov, agar pada tahun 2024 semua jalan di Lampung ini mantap,” ujarnya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung ini memaklumi menurunnya anggaran infrastruktur. “Kita tahu semua sekarang masih dalam masa pandemi. Tapi kita harus optimis jika jalan Lampung mantap pada 2024 mendatang. Memang sekarang masih 70 persen yang mantap,” tuturnya.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Taufik, saat ditanya soal infrastruktur Lampung mengatakan, total panjang jalan di Provinsi Lampung 1.693,273 km, terdiri dari 99 ruas jalan (16 koridor). Menurutnya, 23,955% (405,632 km) dari total panjang jalan Lampung dalam kondisi tidak mantap. Sedangkan, 76,045% ( 1.287,641 km) dalam kondisi mantap.
“Kondisi baik 64,446 % dengan Panjang 1.091,243 km, Kondisi sedang 11,599 % Panjang 196,398 km, kondisi rusak ringan: 14,140 % Panjang 239,435 km, Kondisi Rusak Berat 9,815 % Panjang 166,197 km,” dekimian data yang dikirim Taufik.Sementara, data anggarannya adalah tahun 2019 sebesar Rp645.490.104.500, tahun 2020 Rp428.808.659.206,80, dan tahun 2021 Rp.272.784.526.530. (Ramona/Maryadi)
.%20%20Janjinya%20Infrastruktur%20Berjaya%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Nyatanya%20Anggaran%20Anjlok%20Kualitas%20‘Buruk’){kind=link}