Harianpilar.com, Lampung Utara – Lantaran terbebani hutang ‘warisan’, Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara (RSUD Ryacudu Lampura) tak mampu menyediakan obat-obatan dan sejenisnya dengan maksimal. Akibatnya, mereka kekurangan obat – obatan dan sejenisnya saat melayani pasien.
”Persediaan obat – obatan dan sejenisnya saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya,” kata Direktur RSUD H.M. Ryacudu, Sri Haryati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini, Jumat (28/05/2021).
Kekurangan stok obat dan sejenisnya untuk para pasien ini disebabkan oleh besarnya hutang ‘warisan’ yang masih dimiliki oleh pihak RSUD pada 23 penyedia atau vendor obat – obatan. Besaran hutangnya pun sangat fantastis, yakni sebesar Rp7 Miliar.
“Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat – obatan dan sejenisnya,” ucap dia.
Pihak penyedia baru dapat memenuhi permintaan obat – obatan dan sejenisnya jika pihak manajemen RSUD paling tidak membayar separuh hutang mereka. Sementara di sisi lain, pendapatan RSUD hanya sebesar Rp1,3 Miliar setiap bulannya.
Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya terpaksa berpikir keras bagaimana supaya persediaan obat – obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ dan menambah hutang baru kepada sembilan penyedia.
“Sebelumnya, kami sudah mencicil obat – obatan dan sejenisnya Ro1 Miliar, tapi sekarang stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.
“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp3 M karena itulah besaran biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh kami,” kata dia.
Senada dengan Sri Haryati, Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini mengatakan, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampung Utara untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan RSUD akan terus terseok – seok.
“Pemkab siap membantu tapi nunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sementara, kebutuhan ini kan cukup mendesak,” jelasnya. (Iswan).
