oleh

Reihana Kecewa

Harianpilar.com, Bandarlampung – Rekomendasi panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menuai respons kekecewaan dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Dr.dr.Reihana.

Reihana yang juga juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi Lampung itu menilai harusnya pansus DPRD untuk LHP BPK juga menyampaikan penjelasan pihaknya terkait penanganan Covid-19 di Lampung.”Maaf Pak Ketua Komisi V, saya terus terang saja, pansus dibentuk, kami dilakukan tanya jawab lagi. Harusnya yang kami sampaikan dan kami jelaskan itu harusnya keluar dari pansus, bukan hanya memverifikasi hasil dari BPK saja. Jadi itu yang saya kecewa. Sudah di pansus kami ditanya a sampai z, kami jawab, kami kasih penjelasan, kok hasil rekomendasinya sama dari BPK. Kami kan punya hak jawab,” tegasnya saat konferensi pers dengan awak media di Posko Covid-19 Provinsi Lampung bersama Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto dan Ketua Komisi V DPRD Lampung  Yanuar Irawan, Selasa (19/01/2021).

Plt. Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) ini menegaskan, pihaknya selalu membuat Renops dalam setiap kegiatan atau suatu masalah dan sesuai dengan prosedur yang ada. “Misalnya saya mau menyelesaikan suatu masalah atau kegiatan yang perlu biaya, saya buat rencana operasional dan saya sampaikan ke Pak Gub. Kemudian disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dibahas oleh TAPD, apa rencananya, butuh biaya berapa, TAPD setuju baru dana keluar dan baru bisa kami laksanakan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Reihana, pihaknya pun masih dipantau dan diberi bimbingan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga mengatakan setiap kegiatan juga ada buku laporan serta monitoring evaluasi.”Jadi jujur saja saya bingung dibilang tidak ada rencana operasional. Mana mungkin kita minta uang ujug-ujug keluar dari Pemda. Pasti ada prosedurnya. Mulai dari pertahapan, sampai pengawasan dari APIP dan BPKP,” tandasnya.

Reihana juga menekankan kepada media, jika memang ingin membantu kerja Pemprov Lampung diharapkan jangan hanya mengekspose kinerjanya saja.”Kita ada dua, kepatuhan dan kinerja. Tapi kenapa ini mencari yang hanya kinerja saja. Jujur saya sampaikan ke Pak Gub, kalau kinerja tidak efektif mungkin bisa saja, karena kita dalam keadaan pandemi,” ungkapnya.

Menurutnya, kejadian ini juga terjadi di daerah lainnya. “Dan untuk diketahui, kami melakukan kegiatan semuanya memakai prosedur, makanya saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada rencana operasional,” pungkasnya.(Ramona/Nur/Pika/Maryadi)