oleh

Kasus Dana Ganti Rugi Tanah JTTS Natar Mulai Terkuak

Harianpilar.com, Bandarlampung – Kasus dana ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan (Lamsel) lambat laun mulai terkuak.

Ketua III LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Provinsi Lampung, Mistorani pada Senin (18/01/2021) mengatakan Udin Suhendra (89) yang diduga telah mencairkan dana ganti rugi JTTS tanah seluas 5.384 meter persegi atau nilai uang sebesar Rp1.710.045.000. Padahal, tanah tersebut adalah milik Hi. Nurdin Yahya, SE mulai mengakui perbuatannya.

“Dari keterangan Udin Suhendra kan akan katahuan semua. Siapa saja yang menikmati aliran dana ganti rugi JTTS sebesar Rp1.710.045.000,” ungkapnya.

Sebab, kata Mistorani, Udin Suhendra mengaku hanya menerima Rp800 juta. Sedangkan sisa duitnya mengalir kemana saja. “Ini masih kita gali terus,” ungkap dia.

Mistorani yaknin, perbuatan Udin Suhendra tidak sendiri. Ada aktor intelektual dibalik itu semua. “Saya yakin itu ada dalangnya. Ga mungkin Udin Suhandra berani melakukan itu semua sendirian,” ucap Mistorani.

Namun demikian, dirinya tetap menyerahkan itu semua kepada penyidik Polda Lampung.

Udin Suhendra (89) diduga telah mencairkan dana ganti rugi JTTS tanah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan seluas 5.384 meter persegi dengan nominatif 27 atau nilai uang sebesar Rp1.710.045.000 yang dititipkan ke Bank di Kalianda.

Berdasarkan bukti pencairan, Udin Suhendra telah mngambil uang sebesar Rp1.710.045.000 pada tanggal 19 Januri 2018.

Padahal kata Mistorani tanah yang dimaksud pada nomonatif 27 adalah milik Hi. Nurdin Yahya, SE, warga jalan Hayam Wuruk nomor 28 RT 04, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Akibat perbutan tersebut, Hi. Nurdin Yahya, SE didampingi LSM LIPAN Mistorani melaporkan ke Polda Lampung, nomor B/104/XI/RES.1.11/2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Muslimin Ahmad, S.IK., SH., MH.

Mistorani menceritakan bahwa awalnya Nurdin Yahya mempunyai tanah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar seluas 12 Ha atau 120.000 meter per segi. Pada tahun 2017 sebagian tanah milik Nurdin Yahya terkena pembangunan jalan tol. “Tanah milik Nurdin Yahya seluas 5.384 meter persegi terkena pembanguanan JTTS. Untuk memudahkan pengurusnnya, Nurdin Yahya menguasakan ke Udin Suhendra,” kata Mistorani, Sabtu (16/01/2021).

Untuk memudahkan pengurusannya, Nurdin Yahya memberikan kuasa untuk menghadap/menghadiri/mendatangani dan menerima uang ganti rugi tanah yang terdampak pembangunan jalan tol kepada Udin Suhendra pada tanggal 10 Oktober tahun 2017. “Tapi surat kuas tersebut sudah dicabut kembali sebelum Udin Suhendra mencairkan dana,” kata Mistirani.

Surat pencabutan kuasa Udin Suhendra  tertuang dalam akta notaris yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 12, Rawa Laut, Bandar Lampung nomor 12 tanggal 28 November 2017 yang ditandatangani Notaris Thabrani, SH.

Setelah mendengar dan mencari data dan informasi terkait pencairan dana tersebut, Mistorani mendatangi rumah Udin Suhendra di jalan Citara, Desa Tanjung Sari I, RT 01, RW 02 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

“Pada saat itu Udin Suhendra tidak mengakui perbuatannya. Ditunjukkan kuitansi bukti pencairan dan foto dirinya, dia tetap mengelak. Bahkan bukti tersebut ditunjukkan ke anggota keluarganya, dia  masih tetap mengelak dengan alasan foto tersebut adalah hasil editan semata. padahal, anggota keluarganya mengakui itu foto Udin Suhendar,” kata dia.

Rupanya kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Mistorani dan Nurdin Yahya. Mereka langsung tancap gas menuju Mapolda Lampung untuk melaporkan perbutan Udin Suendra.

Mistorani menduga dasar Udin Suhendra mencairkan dana sebesar Rp1.710.045.000 mungkin  berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dirinya pada tanggal 24 Juli 2017. Dalam surat tersebut Udin Suhendra menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membuat surat kuasa tentang tanah atas nama dirinya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan didalam daftar nama-nama validasi yang berhak menerima uang pembayaran dari jalan Tol Bakauheni-Terbangggi Besar.

Bahwa dia  juga tidak pernah meminta pihak-pihak kuasa hukum pengacara atau oknum-oknum lainnya untuk mengurus daftar nama validasi dirinya, apalagi menandatangani surat kuasa kepada pihak lain.

Tidak berhenti sampai disitu. Udin Suhendra juga kembali membuat pernyataan pada tanggal 10 Oktober 2017. Isinya menyatakan bahwa kedudukan tanah seluas 5.384 meter persegi dengan nilai URG Rp1.710.045.000 atas nama dirinya sebagaimana dimaksud didalam daftar nominative nomor 27 yang ditetapkan oleh Ketua P2T, yang berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupten Lampung Selatan adalah milik saudara Nurdin Yahya.

Dia juga menerangkan bawah tidak ada tumpang tindih diatas lahan Nurdin Yahya dengan daftar nominative 27, baik dengan kepemilikan tanah PT. Teluk Intan dan atau kepemilikan tanah saudara Kresno Negoro dan atau H. Darusalam.

Namun Udin Suhendra kembali membuat surat berita acara pelepasan hak nomor 2.27/BA.18.01/P2T/I/2018 tanggal 19 Janurai 2019. Surat tersebut dicatat dalam daftar nomor 27 atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten Lampung Selatan, sebagai Ketua Pertanahan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangggi Besar 1 Ahmad Aminullah, SH., M.Kn.

Dalam surat tersebut Udin Suhendra mengku selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak milik atas sebidang tanah/bangunan/tanam tumbuh seluas 5.384 meter persegi terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut diatas kepada negara dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek pengadaan tanah kepada pelaksana pengadaan tanah dan telah menerima ganti rugi kerugian berupa uang sebesar Rp1.710.045.000.

Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, dia menjamin bahwa; pertama atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara. Kedua, tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan cara apapun. Dan ketiga, tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun dan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/ memiliki hak atas tanah tersebut. (Mar)