Harianpilar.com, Bandarlampung – Sidang laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pilkada Kota Bandarlampung dengan terlapor pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah memasuki babak pemeriksaan saksi pelapor. Tim hukum paslon 02 M. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo sebagai pelapor mengusulkan ke majelis agar bisa menghadirkan saksi secara virtual, namun hal itu ditolak.
Dalam sidang di Hotel Bukit Randu Selasa (22/12/2020) ini, pelapor menghadirkan 34 saksi. Majelis sidang minta saksi melakukan sumpah yang dibagi menjadi dua termin masing-masing 17 saksi sebelum majelis memeriksa keterangan saksi. Di awal sidang, tim hukum pelapor Ahmad Handoko meminta izin kepada majelis agar untuk menghadirkan saksi secara daring. Alasannya lantaran pandemi Covid-19 dan ada beberapa saksi yang takut jika hadir secara langsung. “Saksi ini kan memang di wilayah Bandarlampung, terlapor juga ada kaitannya dengan Kepala Daerah yang sekarang, permintaan keterangan saksi pun sudah seyogianya bebas dan tanpa paksaan. Tapi, apapun keputusan dari majelis, kami siap mengikuti,” ujar Handoko.
Dalam sidang ini, turut hadir tim hukum dari kantor hukum Prof. Yusril Izha Mahendra yakni Gugum Ridho Putra. Handoko meminta izin agar Prof. Yusril bisa mengikuti sidang secara virtual. Permintaan saksi hadir secara virtual ditolak oleh tim hukum terlapor, Juendi Leksa Utama. Pihaknya merasa keberatan, kecuali saksi tersebut sakit dan memberikan misalnya keterangan swab atau sedang berada di luar kota.
“Tidak ada jaminan ketika memberikan keterangan, karena kami juga tidak bisa mengkonfirmasi langsung. Apabila tercatat saksi A, apakah itu benar saksi A. Apakah dia memberikan keterangan di bawah intimidasi atau diarahkan,” kata Juendi.
Sementara itu, Ketua Majelis, Fatikhatul Khoiriyah, meminta saksi dihadirkan secara langsung, kecuali jika sakit, itupun harus diverifikasi terkait kesehatannya. “Pelapor bisa menghadirkan saksi di sini. Terkait ketakutan intimidasi fisik, soal kemanan terjamin. Sudah diberikan ruangan seperti Lamteng. Kita sudah koordinasikan dengan pihak keamanan,” pungkas Ketua Bawaslu Provinsi Lampung ini. (Ramona/Maryadi)
