Harianpilar.com, Lampung Selatan – Kasus dugaan pemalsuan tandatangan Ketua Komite yang diduga dilakukan Kepala SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sudiyono, S.Pd, SD berbuntut panjang.
Ketua LSM Koalisi Percepatan Pemberantasan Korupsi (KPPK) Provinsi Lampung Suhardi mengatakan masalah dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Kepala SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Sudiyono,S.Pd, SD merupakan peristiwa pidana umum. “Perbuatan Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono yang diduga memalsukan tanda tangan Ketua Komite Turno merupakan peristiwa pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP,” kata Suhardi, Rabu (11/11/2020).
Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dijelaskan kata dia; barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”
Dia menjelaskan, bahwa jika tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam unsur delik Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mana telah memenuhi unsur delik suatu peristiwa pidana, tidak memerlukan Audit Inspektorat jika para pihak atau orang yang merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan tanda tangan yang orang tersebut tidak pernah merasa melakukan tindakan hukum penandatanganan dokumen dimaksud.
”Jadi, menurut hemat kami, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan tandatangan itu diduga kuat dilakukan pada surat-surat berharga dan dilakukan secara tersetruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Saya yakin tindakan yang dilakukan Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono dilakukan sudah cukup lama. Sebab kata dia, Turno dan Sutrisno sudah lama mengundurkan diri. Tapi Turno dan Sutris mengaku tidak pernah melakukan tandatangan. Ini sangat miris sekali,” kata dia.
Kemudian Ketua Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Mistorani mengatakan tindakan yang dilakukan oknum Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono, S.Pd, SD dinilai terlalu berani. Sebab, tandatangan itu diduga kuat dilakukan pada surat-surat berharga dan dilakukan secara tersetruktur, sistematis dan masif (TSM).
Untuk itulah, maka pihaknya akan terus melakukan investigasi dengan mengumpulkan data dan meminta keterangan dari berbagai sumber untuk melengkapi berkas yang kemudian akan dilaporkan ke Kejaksan Negeri (Kejari) Kalianda.
Menurut dia mustinya hal seperti itu tidak terjadi. Apalagi itu dilakukan oleh kepala sekolah yang nota bene sebagai pendidik yang harus dicontoh oleh guru, dan anak didiknya.
“Nah kalau kepala sekolahnya saja sudah mengajari untuk berbohong, bagaimana siswanya nanti,” tukas dia.
Kepala SDN Magro Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sudiyono mengaku dirinya tidak pernah memalsukan tanda tangan Ketua Komite Turno.
Kepala SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sudiyono, S.Pd, SD diduga kuat telah memalsukan tandatangan ketua komite sekolah tersebut Turno.
Turno mengatakan selama Kepala SDN dijabat Sudiyono tidak pernah menandatangani surat-surat penting. Termasuk menandatangani surat laporan pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). “Saya tidak pernah menandatangani surat LPj dana BOS,” kata Turno, Senin (09/11/2020).
Ketika ditanya siapa yang menyimpan setempel/cap komite, Turno mengatakan cap/setempel komite disimpan kepala sekolah.
Dia mengungkapkan selama kepala SDN Margo Lestari dijabat Sudiyono, dia tidak pernah meminta tandatangannya pada berkas LPj BOS termasuk surat-surat penting lainnya.
Dirinya juga tidak pernah diajak musyawarah membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS).
Dia membeberkan, selama ini dirinya tidak pernah tahu tujuan kemananya. “Saya tidak pernah diajak rapat membahas RAPBS/RKAS, tidak pernah tahu apa itu rapat yang diselenggarakan oleh pihak sekolah,” ungkapnya.
Dia menjelaskan terkait rencana kerja sekolah, angaran sekolah, dirinya tidak pernah dilibatkan oleh kepala sekolah.
Apalagi agenda rapat, saya tidak pernah ikut pembahasan RAPBS/RKAS rapat.
“Kalau satu tahun berarti sudah 4 triwulan terkait realisasi anggaran dana operasional sekolah (BOS), saya selaku ketua komite sekolah tidak dilibatkan, berarti adanya pemalsuan tanda tangan, saya tidak pernah tanda tangan masalah di sekolah, baik itu rencana kerja anggaran sekolah, dan lain-lainnya,” kata Turno yang juga Ketua RT 2 Dusun 2 Desa Margo Lestari.
Turno menjelaskan profesi dirinya bukan sebagai penjual sayuran sebagaimana yang dituduhkan Kepala SDN Margo Lestari. “Saya ketua RT 2 Dusun 2 Desa Margo Lestari,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Komite Sutrisno mengungkapkan dirinya juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS/RKAS. Apalagi dalam menyusun kegiatan sekolah yang lainnya, dirinya tidak pernah diajak musyawarah.
Sementara Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono mengatakan tugas komite membantu tugas-tugas sekolah.
Dia mengungkapkan ketua komite sekolah dan dewan guru dilibatkan dalam pembahasan RAPBS/RKAS, Sudiyono mengatakan itu pasti. “Ketua komite dan dewan guru yang PNS semua dilibatkan dalam pembahasan RAPBS/RKAS,” kata dia.
Dia mengungkapkan di dalam LPj BOS harus melibatkan tanda tangan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan diketahui ketua komite. “Yang menandatangani LPj BOS Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dan diketahui Ketua Komite Sekolah. Kalau tidak melibatkan Ketua Komite ya bermasalah,” tukasnya.
Sementara salah satu dewan guru yang tidak mau disebut namanya mengatakan dirinya dan beberapa dewan guru lainnya, terutama yang PNS tidak pernah diajak musyawarah membahas RAPBS/RKAS.
“Kalau Kepala Sekolah menyatakan dalam pembahasan RAPBS/RKAS melibatkan dewan guru yang PNS itu bohong besar,” tegasnya. (Mar)









