Harianpilar.com, Bandarlampung – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) HH (Hermansyah Hamidi) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/09/2020).
Dalam kontruksi kasus yang ditangani KPK, ternyata peran HH dan Kepala Dinas PUPR Lamsel saat ini Syahroni sama. Keduanya sama-sama diperintah oleh terpidana Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek. Namun, Syahroni tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ditanya soal Syahroni, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, kebijakan pimpinan KPK saat ini adalah pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan,”Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka selain HH,” ujarnya melalui WhatsApp pada Harian Pilar, Jum’at (25/09/2020).
Menurut Ali Fikri, setiap perkembangan perkara ini pasti akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK.”Setiap perkembangan pasti nanti kami sampaikan,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni, saat dikonfirmasi tidak menjawab, meski WhatsApp miliknya dalam keadaan aktif. Begitu juga saat dihubungi melalui ponselnya, tidak menjawab meski dalam keadaan aktif.
***Kontruksi Perkara
Keterangan yang diperoleh dari KPK, diketahui tersangka HH selaku Kepala Dinas PUPR Kab Lampung Selatan tahun 2016 – 2017 bersama-sama dengan Terpidana Zainuddin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016 – 2021 diduga melakukan perbuatan sebagai berikut :
a) Tersangka HH yang menjabat sebagai Kadis PU Lampung Selatan pada tahun 2013 sampai 2014, Plt.Kadis PU Lampung Selatan pada bulan April 2016 s/d Januari 2017, Kadis PU Lampung Selatan pada Januari 2017 s/d September 2017 dilanjutkan pada bulan Agustus 2018 s/d Januari 2020, dan sekarang menjabat sebagai Asisten II Sekda Kab Lampung Selatan.
b) Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Kab Lampung Selatan, Tersangka HH dan Syahroni mendapatkan perintah dari Terpidana Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek.
c) Selanjutnya Tersangka HH kemudian memerintahkan kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran dengan mengatakan diantaranya,“Ron Kumpulkan Setoran, Nanti Kalau Ada Perintah Saya, Nanti Serahkan Ke Mas Agus,”. Maksudnya adalah Tersangka HH meminta kepada Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.
d) Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut dan memploting para rekanan terhadap besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Kab Lampung Selatan menyesuaikan
dengan besaran dana yang disetorkan. Selain juga dibuat suatu tim khusus yang bertugas untuk melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.
e) Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh Tersangka HH dan Syahroni untuk kemudian setoran kepada Zainudin Hasan yang
diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya Rp72.742.792.145,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu.
f) Adapun besaran dana yang diterima dibagi yang nilainya Pokja ULP sebesar 0,5-0,75%, untuk Bupati sebesar 15-17%, dan untuk Kadis PU sebesar 2%.(Tim)









