Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap seluruh aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Sehingga bisa diketahui keberadanya, penggunaanya, nilainya dan biaya perawatannya.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Nurul Ikhwan, mengatakan, aset Pemprov Lampung perlu diaudit secara menyeluruh agar diketahui kebaradanya dan dikuasai oleh siapa.”BPK harus melakukan audit investigasi terhadap seluruh aset milik Pemprov. Jangan sampai ada aset yang dimanfaat oleh orang lain tapi tidak jelas hasilnya,” tegas politi PDI Perjuangan ini, Rabu (15/07/2020).
Menurutnya, saat ini tidak diketahui aset mana saja milik Pemprov Lampung yang bernilai dan berapa biaya perawatannya.”Aset-aset itu harus memiliki manfaat untuk mendongkrak PAD. Jangan sampai justru tidak bermanfaat,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, aset yang masih dikuasai pihak lain atau swasta harus ditarik dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan PAD.” Evaluasi dan tarik aset dari pihak swasta agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk PAD. Kita apresiasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memberi perhatian serius terhadap masalah aset ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi implementasi dan progres program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Lampung, khususnya terkait tata kelola dan peningkatan pendapatan di daerah masing-masing.
Kegiatan rapat evaluasi diwakili oleh Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IV, dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi, Selasa (14/7). Untuk Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur dalam dua agenda terpisah.
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kebupaten Lampung Timur, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, beserta Kepala Dinas dan Kepala Bagian terkait.
Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana, menyampaikan bahwa KPK akan terus melakukan monitoring agar upaya-upaya pencegahan korupsi di daerah terus berjalan, diharapkan inisiatif pemda agar PKS dengan pihak-pihak terkait di update apabila sudah tidak berlaku lagi. KPK mengingatkan juga pentingnya peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia juga mengingatkan jangan sampai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitias APIP hanya baik di atas kertas. KPK, lanjutnya, berharap kerja nyata APIP dalam mengawal kinerja pemda dapat benar-benar dirasakan dampaknya.
“Maksimalkan anggaran dan jumlah personilnya. Jangan sampai pemda kehilangan wibawa,” ujar Nana.
Dalam pertemuan tersebut mengemuka bahwa saat ini terdapat akumulasi tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Lampung sebesar Rp1,49 Triliun. Sekda dalam hal ini mewakili Pemda mengakui pihaknya belum menyisir data kendaraan seluruhnya. Ia juga menyampaikan, salah satu upaya pemprov untuk menggenjot pelunasan tunggakan pajak ini adalah dengan memberikan pembebasan denda sepanjang bulan April hingga September tahun 2020 ini.
Terkait aset milik pemda, disampaikan pada saat pertemuan, bahwa saat ini pemprov memiliki 709 bidang tanah bermasalah terdiri atas 420 bidang tanah belum bersertifikat, 249 bidang tanah atas nama K/L atau pemda lain, dan 40 bidang tanah dikuasai pihak ketiga. Diketahui bahwa kendala sertifikasi aset pemda ini adalah terkait anggaran. “KPK belum melihat adanya upaya maksimal pemprov karena hanya menempatkan anggaran sertifikasi sebesar Rp65 Juta untuk satu tahun ini,” tandasnya.(Tim/Maryadi)









