oleh

YLBHI Sorot Vonis Bebas Koruptor

Harianpilar.com, Bandarlampung – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandarlampung menyoroti putusan bebas maupun lepas dalam perkara korupsi. Terbaru hakim Mahkamah Agung memvonis lepas (onslag van recht vervolging) terhadap mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam kasus korupsi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 yang disebut telah merugikan negara sebesar Rp568 Miliar.

Mahkamah Agung memutus lepas karena Karen Agustiawan melakukan kebijakan berupa “business judgment rule” dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga petimbangan hakim menyatakan bahwa dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan tetapi itu merupakan risiko bisnis. Bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti.

Sebelumnya pada November 2019 pelaku tindak pidana korupsi juga dibebaskan oleh Mahkamah Agung terhadap 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A, mengatakan, tren vonis bebas bagi terdakwa kasus korupsi ini patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, Indonesia memiliki 33 pengadilan Tipikor tingkat pertama, dan 30 pengadilan Tipikor tingkat banding di masing-masing ibu kota provinsi. Dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren vonis 2018 yang memandang vonis untuk koruptor masih tergolong ringan. Berdasarkan total 1.162 terdakwa dari total 1.053 terdakwa, tidak ada kenaikan nilai rata-rata signifikan dalam menghukum koruptor. Vonisan di Pengadilan Negeri rata-rata berada di 2 tahun 3 bulan, pengadilan tinggi rata-rata 2 tahun 8 bulan, sementara di Mahkamah Agung 5 tahun 9 bulan. Sehingga rata-rata di ketiga pengadilan mengenai vonis tipikor kepada koruptor ditahun 2018 sekitar 2 tahun 5 bulan.

“Hal ini harus menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum yang lain terkait keberpihakan terhadap nilai-nilai pemberantasan korupsi, mengingat Komisi Anti Korupsi (KPK) dalam hal kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa hal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK dalam penyelidikan dan penyidikan seakan dikebiri,” terang Chandra melalui pers releasenya, Selasa (17/03/2020).

Melihat perilaku korupsi yang sudah demikian akut ini, seharusnya para penyidik maupun instititusi kejaksaan jangan sampai lengah dalam menganalisa dakwaan dan tuntutan. Hal ini yang dapat menggeser pandangan bahwa institusi Adhiyaksa terus berpegang teguh terhadap nilai-nilai pemberantasan korupsi. Lalu para hakim yang mengadili kasus korupsi, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, mesti memiliki pandangan sama bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa setengah-setengah. “Dan mereka adalah bagian penting pemberantasan itu karena vonis hakim merupakan salah satu unsur untuk membuat jera para koruptor dan pengingat bagi yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (Maryadi)