oleh

Sekdaprov Calon Komut Bank Lampung Anggota dan Pimpinan DPRD Beda Pandangan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sikap kalangan anggota DPRD Provinsi Lampung terbelah menyikapi pencalonan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto sebagai Komisaris Utama Bank Lampung. Meski terdapat anggota DPRD yang mengkritik, namun para Pimpinan DPRD setuju.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumai danWakil Ketua DPR,Fauzan Sibron, setuju Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menjadi Komut Bank Lampung.

Menurut Mingrum, dengan ditempatkannya Fahrizal menjadi Komut akan membuat Bank Lampung menjadi lebih profesional, lebih kredibel, dapat dipercaya, dan punya trust di masyarakat. “Sepanjang tidak ada larangan undang-undang, tidak jadi masalah. Dan banyak daerah lain yang Sekda dan asistennya menjadi Komut Bank,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (11/03/2020).

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron.Menurutnya, Bank Lampung merupakan bank pemerintah daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga sangat wajar jika Pemprov Lampung menempatkan Sekda menjadi Dewan Komisaris sebagai salah satu wakil pemerintah untuk mengawasi kinerja Bank Lampung,”Kita ingin Bank Lampung ini menjadi bank yang produktif untuk menggerkan ekonomi di Lampung, yang faktanya saat ini Bank Lampung masih terfokus pada kredit konsumtif,” ujar Fauzan melalui keterangan persnya yang dikirim ke Redaksi Harian Pilar, Rabu (11/03/2020) pagi.

Kedepan, jelas Fauzan, dengan adanya dewan komisaris yang baru diharapkan Bank Lampung dapat memprioritaskan kredit UMKM, agar perekonomian di masyrakat terus bergerak,”Saya kira OJK dalam pengakatan dewan komisaris berpedoman pada POJK, tidak mungkin OJK lalai meloloskan dewan komisaris jika menabrak aturan, saya juga sdh cek dibeberapa BPD lain yakni BPD Jabar – Komisaris Asisten Ekonomi dan Sekda Banten, DKI – Inspektorat, DIY – Kepala DPPKA, Jatim- Sekda, Riau Sekda (dlm proses), Kalteng – Ahli Utama di BPSDM, Papua – Sekda Papua dan Sekda Papua Barat, jika ini melanggar aturan sudah pasti provinsi lain tidak mungkin meloloskan,” terangnya.

Fauzan mengatakan, harus dilihat kepentingan yang lebih besar bahwa Bank Lampung hari ini perlu disupport dan diawasi,” Dengan adanya Sekda sebagai dewan komisaris kita berharap bank ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pandangan dua pimpinan DPRD ini berbeda dengan pandangan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, Nurul Ikhwan, yang menilai dengan lolosnya Fahrizal Darminto sebagai calon Komut Bank Lampung seolah-olah menunjukan Lampung kekurangan sumberdaya manusia (SDM).

“Kayak kekurangan orang bagus Lampung ini. Padahal banyak sekali SDM yang berkompeten yang mampu menduduki posisi itu,” ujarnya, Selasa (10/03/2020).

Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Lampung Selatan (Lamsel) itu juga mengungkapkan akan mengkaji hasil dari OJK Lampung yang meloloskan Fahrizal itu.

“Ini soal integritas kelembagaan. Seharusnya OJK bukan hanya melihat secara undang-undang tetapi juga aspek sosial integrity dan Bank Lampung dalam upaya menuju profesionalisme harus dijaga dari hal-hal yg bersifat hiruk pikuk birokrasi,” terangnya.

Namun, Nurul Ikhwan menghormati seleksi Komut Bank Lampung yang terkesan tertutup. “Kita hormati ketertutupan Bank Lampung tapi hasil harus patuh pada mekanisme yang menyeluruh dan mampu menjaga Bank Lampung menjadi bank yang sangat dibanggakan masyarakat Lampung,” tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni mengaku belum mempelajari terkait seleksi Komut Bank Lampung. Namun, politisi Gerindra ini bakal memanggil OJK Lampung jika seleksi Komut Bank Lampung ada kejanggalan.”Saya belum mempelajari terkait Komut Bank Lampung. Intinya, selagi tidak ada aturan yang dilanggar, kita support. Tapi jika melanggar aturan akan ditinjau kembali. Dan mungkin akan memanggil OJK terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto enggan berkomentar terkait pencalonannya dalam seleksi Komisaris Utama Bank Lampung.

Ditemui pada upacara HUT Satpol PP di PKOR Wayhalim, Senin (09/03/2020) pagi, Fahrizal yang mengenakan seragam PNS berwarna hijau memilih bungkam dan menghindari wartawan.

“Nanti saja wawancaranya. Saya nggak bisa diwawancarai soal itu,” ujarnya.

Fahrizal mengaku tak etis untuk mengomentari seleksi Komut Bank Lampung. “Nggak etis kalau nanya ke saya. Tanyakan ke OJK dan yang menentukan saja,” kilahnya sambil meninggalkan wartawan.

Seperti diketahui, terjadi polemik dipublik terkait pencalonan Fahrizal sebagai Komisaris Utama Bank Lampung. Kepala OJK Lampung, Indra Krisna menilai Sekdaprov Lampung Fahrizal bisa menjadi Komut Bank Lampung. Karena memenuhi syarat yang ditentukan, dan bukan pelaksana pelayanan publik, melainkan penanggungjawab.

Sementara, Akademisi Fakultas Hukum Unila, Yusdianto, menilai Sekdaprov bukan penanggungjawab pelayanan publik. Yang menjadi penannggungjawab adalah Gubernur untuk provinsi, dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. Sekdaprov, menurutnya, pelaksana pelayanan publik sebagimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menyebutkan Sekda pelayan administrasi. (Ramona/Maryadi)