Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi V DPRD Lampung mendorong pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Pasalnya, kebanyakan tenaga honorer terkendala usia saat ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam menanggapi keluhan Tenaga Kependidikan dan Guru Honorer yang tergabung dalam GTKHNK 35 + (Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori) Provinsi Lampung. Diantaranya tentang tertutupnya peluang mendaftar CPNS karena terkendala batas usia, kemudian mengenai honorarium atau gaji yang tidak sepadan dengan beban kerja.
Antoni Imam mengungkapkan betapa pentingnya gerak dan langkah GTKHNK lebih Terstruktur, Sistematis dan Massif memperjuangkan cita-cita yang diinginkan.
Diapun menambahkan bahwa sebagai pihak yang sangat berjasa dalam pencerdasan anak bangsa, para guru honorer yang usianya melebihi batas maksimal harus diprioritaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa tes. “Kami yakin bapak-ibu telah lama mengabdi menjadi tenaga guru honorer, mencerdaskan anak bangsa, ada yang lima tahun, sepuluh tahun dll, maka negara harus mengapresiasi dengan memprioritaskan menjadi PNS tanpa harus tes,” tambah Sekretaris Fraksi PKS, Selasa (04/02/2020).
Mengenai berulangnya para guru honorer mengikuti tes CPNS namun tetap tidak lolos, padahal secara kompetensi sudah mumpuni sebagai tenaga pendidik Antoni Imam menyatakan bahwa pentingnya negara atau pemerintah meningkatkan kualitas atau up grade. “Oleh karena itu, tentu saja negara atau pemerintah daerah berkewajiban mengupgrade kompetensi agar lebih baik dan meningkat,” ungkap Sekretaris Fraksi PKS.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syarif Hidayat menambahkan, dirinya mengaku prihatin atas persoalan yang dialami tenaga honorer. Politisi PKS ini mendapatkan informasi perihal terlambatnya gaji guru honorer di sekolah-sekolah negeri sejak Bulan Oktober 2019 lalu.
“Kami mendengar keluhan dari tetangga kami yang kebetulan guru honorer di salah satu sekolah di Bandar Lampung, jika gaji sebagai honorernya sejak Bulan Oktober tahun lalu hingga Januari 2020 belum diterima. Infonya pagi ini gajinya baru diterima, itupun hanya untuk 1 bulan gaji,” ungkap Aleg PKS Dapil Bandar Lampung.
Menurutnya, jika penggajian bagi guru honorer berasal dari dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah, pasti hal tersebut sudah teralokasi dan dikeluarkan karena rutin.
“Jika ini berlarut-larut dibayarkan setiap tiga atau empat bulan sekali dan tidak ada tindakan evaluatif kepada pihak terkait, kejadian ini akan berulang dan akan terakumulasi menjadi hutang ketika dibayarkan hanya 1 bulan gaji” kata Syarif Hidayat.
Oleh karena itu, menurut dia penting agar Komisi V DPRD memanggil secara khusus Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan keterlambatan penggajian guru honorer agar bisa didapatkan informasi yang lebih akurat. “Juga agar sama-sama kita dapatkan formulasi kebijakan yang tepat seperti apa, antara kita di Komisi V dan Dinas terkait,” pungkasnya. (Ramona)









