Harianpilar.com, Bandarlampung – Yayasan Fasilitator Masyarakat Indonesia (YFMI) menggelar kegiatan workshop ‘Potensi Ekonomi dan Ekologi Perairan Sekitar Pulau Sebesi’ di Krakatau Kahai Beach Hotel Rajabasa Lampung Selatan, Senin (14/10/2019) hari ini.
Kegiatan ini diduga merupakan sosialisasi tambang pasir laut di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) oleh PT Lautan Indonesia Persada yang beberapa pekan terakhir menimbulkan polemik bagi masyarakat Sebesi.
Masyarakat Pulau Sebesi dengan tegas menolak kehadiran PT Lautan Indonesia Persada karena khawatir pengerukan pasir laut akan berdampak pada longsornya Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tsunami pada akhir Desember tahun lalu.
Dalam undangan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat Sebesi, kegiatan akan dihadiri pihak PT Lautan Indonesia Persada, Edy Karizal dari Lembaga Konservasi 21, tokoh masyarakat Sebesi Umar Krakatau, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung.
Pertemuan bersama warga ini diisi dengan kunjungan ke lokasi tambang, serta uraian terkait dampak lingkungan dan ekonomi terhadap pertambangan pasir laut.
Kemudian harapan dan rencana pengembangan wisata Pulau Sebesi, konsep CSR berbasis masyarakat, dan komitmen PT Lautan Indonesia Persada terhadap masyarakat dalam pertambangan pasir laut.
Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menolak tegas kegiatan sosialisasi pertambangan pasir laut PT Lautan Indonesia Persada.
“WALHI diundang dalam kapasitas sebagai pemateri dalam acara sosialisasi, tapi kita kan enggak mau hadir,” kata Direktur WALHI Lampung Irfan Musri, Minggu (13/10/2019) malam.
Menurut Irfan, pertemuan WALHI bersama warga Pulau Sebesi dalam acara tersebut tidak ada gunanya.“WALHI sejak awal tegas menolak,” ujarnya.
WALHI menilai pihak perusahaan mencoba merayu warga Pulau Sebesi lewat lembaga yang ada dalam acara sosialisasi.“Permainannya mereka mencoba menggunakan pihak lain untuk melakukan pertemuan,” kata Irfan.
Sebelumnya WALHI Lampung turut mendampingi beberapa perwakilan warga Pulau Sebesi untuk menyampaikan penolakan atas izin operasional tambang pasir laut PT Lautan Indonesia Persada kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung.
“Kalau warga Sebesi tidak ada yang mau mengikuti kegiatan sosialisasi itu. Tapi kalau ada beberapa orang yang mengatasnamakan warga Pulau Sebesi, bisa jadi itu warga-warga yang membelot.“lKarena kan di setiap permainan ada penumpang gelap,” tutupnya. (Tim/Maryadi)
