Harianpilar.com, Pesawaran – 289 calon kepala desa (Cakades) dari 80 desa
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhonameminta agar pelaksanaan Pilkades serentak bisa berjalan aman dan damai sesuai kesepakatan yang telah dideklarasikan bersama.
Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam acara deklarasi atau ikrar damai untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang diikuti 289 calon kades dari 80 desa dalam deklarasi damain di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Rabu (25/09/2019).
Hadir dalam acara tersebut Bupati Hi. Dendi Ramadhona K.ST. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra M. Syukur, Kesbangpol Faturrozi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Isroni Mihradi, Polres Pesawaran serta para calon kepala desa.
Dari 80 desa yang akan menggelar Pilkades, diikuti 320 bakal calon yang mengikuti pendaftaran sebelumnya. Namun setelah melalui tahapan verefikasi pemberkasan tim verifikasi kabupaten, sebanyak 31 balon kades dinyatakan gugur.
Selain itu, Dendi juga meminta para calon Kades agar dapat berkompetisi secara sehat guna terciptanya suasana kondusif. “Saya meminta, semua calon ikut menjaga suasana kondusif. Baik yang menang atau kalah harus bisa saling menghormati,” ujarnya.
Bupati mengatakan dengan dilaksanakannya deklarasi damai oleh sejumlah calon kades ini menandakan pilkades Pesawaran dipastikan berlangsung kondusif.
“Saya berharap kepada kepala calon kepala desa dapat berjalan sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan, yaitu tidak saling menjelekkan calon lain, serta membuat propokator, berlombalah dengan sportif agar tercipta situasi yang aman damai dan kondusif,” himbau Dendi.
Dendi menekankan, niat dari semua calon kades ini tentunya untuk memajukan dan demi kesejahteraan desanya masing – masing. Karenanya kiranya, semua pihak yang terlibat dalam pilkades baik itu kepada calon maupun antara tim pendukung agar tetap menjaga harmonisasi dan kondusifitas ditengah masyarakat.
“Berkompetisi lah dengan baik, siapapun yang nanti nya terpilih menjadi kepala desa, maka mesti bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun kepala desa adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan agar terciptanya kemakmuran ,kedamaian ,ketertiban dan kesejahteraan desanya,” papar Dendi.
Selanjutnya, saat ditanya terkait pelanggaran pilkades yang dilakukan oleh calon kades.
“Mekanismenya bahwa calon tetap maju dalam pemilihan akan tetapi tidak dapat untuk di lantik,lain halnya kalau ada mony politik atau politik uang maka itu ranah nya ke pihak kepolisian yang menangani dan masuk dalam pidana umum,begitu juga bila ada BPD yang ikut terlibat dalam salah satu calon maka bisa langsung di berhentikan,” tandasnya. (Fahmi/Maryadi)









