Harianpilar.com, Bandarlampung – Keberadaan Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) perlu dibenahi. Namun, usulan revisi undang-undang (KPK) dinilai terlalu tergesa-gesa.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menganggap selama ini Wadah Pegawai KPK seolah-olah menjadi juru bicara KPK. Dia berencana menertibkan WP KPK di periode mendatang.
Meski menganggap selama ini ada sikap yang keliru, Alex mengatakan bahwa WP KPK tidak bisa dibubarkan. Dia menerangkan pihaknya akan kembali melihat peraturan yang mengatur tentang WP KPK.”Ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga, repot nanti kalau semua orang bisa bicara ini,” ujarnya Alex kepada wartawan usai disahkan menjadi Komisioner KPK periode 2019-2023 dalam Rapat Paripurna DPR, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (16/09/2019).
Marwata belum membeberkan secara rinci langkah apa yang akan dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa akan ada upaya untuk menjembatani komunikasi antara pegawai dengan para pimpinan atau komisioner.”Nanti kita lihat, akan kita tempatkan pada posisi yang seharusnya,” kata Alex.
Sementara, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk memberi dukungan kepada lembaga antirasuah terkait revisi UU KPK. Mereka yang hadir ialah Taufiequrachman Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Chandra M. Hamzah.
Selain itu, hadir pula mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Junino Jahja, eks Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi, mantan Direktur Monitoring KPK Roni Ihram Maulana, dan mantan Direktur Informasi dan Data Ina Susanti.
Taufiequrachman Ruki menilai pembahasan RUU KPK dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab, dengan masa kerja DPR yang tersisa beberapa hari lagi, sulit untuk mencapai tahap pengundangan perubahan aturan tersebut. Oleh karena itu, dia meminta agar pengambil kebijakan berpikir ulang dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat daripada menyesal di kemudian hari.
“Saya pribadi berpendapat kok terburu-buru sekali dan tergesa-gesa. Oleh karena itu, jangan kita menyesal lagi akibat tergesa dan ketertutupan ini. Mudah-mudahan ini didengar presiden dan DPR,” kata Ruki.
Sementara itu, Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan dukungannya KPK tidak untuk membela kepentingan siapa-siapa melainkan hanya demi pemberantasan korupsi.”Jadi, untuk diketahui saya hadir di sini tidak mendukung, membela perseorangan atau kelompok. Yang kami dukung pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK,” tegas dia.
Ia pun siap jika diminta bantuan oleh Presiden untuk menjelaskan lebih jauh mengenai RUU KPK. “Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang kalau memang kami laik dianggap narasumber, kami juga siap kapan saja dipanggil Presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada di pikiran kami,” kata dia.
Senada dengan Ruki, Chandra M Hamzah meminta DPR dan Pemerintah agar berhati-hati dalam membahas RUU KPK.”Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru karena potensi memunculkan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif,” tandasnya. (CNNI)
