oleh

Keterbukaan Informasi Pemda Rendah

Harianpilar.com, Bandarlampung – Keterbukaan informasi pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/kota di Lampung dinilai masih rendah, terutama keterbukaan dalam penggunaan anggaran. Indikatornya masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota yang tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Padahal pengumuman RUP merupakan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kosekuensi hukum bila dilanggar.

Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan riset yang dilakukan pihaknya tingkat keterbukaan informasi oleh Pemda kabupaten/kota di Lampung masih rendah, terutama keterbukaan informasi dalam penggunaan anggaran. Sampai saat ini masih banyak OPD atau satuan kerja (Satker) yang tidak mengumumkan RUP dalam SiRUP.”Mengumumkan RUP di SiRUP itu adalah indikator paling ringan dalam keterbukaan informasi publik OPD, tapi itu juga masih banyak yang tidak melakukannya,” ujar Apriza, Selasa (30/07/2019).

Menurutnya, pengumuman RUP di SiRUP merupakan amanat peraturan presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, bab IV pasal 18 ayat 8 menyatakan bahwa Hasil Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kemudian, Pasal 22 ayat 2 disebutkan pengumuman RUP OPD dilakukan setelah rancangan Perda APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam perpres itu juga disebutkan RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan berisi Nama dan alamat PA, Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, perkiraan besaran penggunaan biaya. “Jadi jelas RUP itu wajib dilakukan oleh OPD. Jika terdapat OPD yang menjalankan pengadaan barang dan jasa tanpa mengumumkan RUP maka jelas menyalahi aturan. Dan jika suatu daerah terdapat OPD yang tidak mengumumkan RUP maka menjadi bukti rendahnya keterbutkaan informasi,” tandasnya.

Tidak mengumumkan RUP, jelasnya, juga menyalahi Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Dalam Pasal 1 UU tersebut dijelaskan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, selanjutnya ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”Dan Pasal 52 menegaskan Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik bisa dipidana. Artinya jelas ancaman hukumannya bagi yang melanggaran,” tegasnya.

ICS berharap pemda kabupaten/kota untuk menjalanan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku, minimal seluruh OPD mengumumkan RUP.Sebab tanpa ada transparansi maka potensi terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotimse (KKN) akan terbuka lebar,”Dalam waktu dekat kami akan mengumumkan Pemkab kabupaten/kota mana saja yang paling buruk keterbukaan informasi publiknya. Saat ini masih proses pemetaan dan penelaah untuk pemeringkatan. Kami juga mengingatkan Komisi Infomasi (KI) Provinsi Lampung untuk hati-hati dalam memberi peringkatan keterbukaan informasi publik kabupaten/kota,” pungkasnya. (Maryadi)