Harianpilar.com, Lampung Utara – Polemik dana tunjangan ptofesi (seritifikasi) yang belum sepenuhnya (kurang) dibayarkan kepada 937 guru di Lampung Utara (Lampura) pada tahun 2013 yang lalu dengan total nominal Rp4. 105.309.500.
Posisi dana tersebut menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) (Lampura), Amelia Umnis masih berada di kas daerah (Kasda) berstatus stanby untuk dikucurkan setelah ada payung hukum berupa surat keputusan (SK) Kementerian Pendidikan (Kemendikbud).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura, Desyadi menjelaskan dana tersebut memang senantiasa ada di Kasda. Hanya saja khusus anggaran tunjangan profesi guru (sertifikasi) itu tidak ada istilah sisa anggaran. Posisinya menjadi saldo awal di tahun berikutnya.
“Misal sisa dana carry over sertifikasi 2013 sebesar Rp 4 miliar, maka dana tersebut secara otomatis menjadi saldo awal di tahun 2014. Gampangannya begini, jika jatah dana dari pusat untuk sertifikasi tahun 2014 sebesar Rp40 miliar, maka yang ditransfer dari pusat sebesar Rp36 miliar. Oleh karena telah tersedia saldo awal sebesar Rp4 miliar,” jelas Desyadi beberapa waktu yang lalu.
Dana khusus sertifikasi ini, lanjut dia, berbeda perlakuannya dengan dana DAK yang memakai istilah sisa, jika tidak terserap semua dan ditambahkan pada DAK tahun berikutnya. “Tadi langsung saya cek di bagian perbendaharaan ternyata demikian model dan regulasi yang mengatur dana sertifikasi,” kata Desyadi
Merasa tidak puas, kata Desyadi, dirinya juga menanyakan hal tersebut ke Dinas Pendidikan prihal polemik sertifikasi 2013.
“Tadi sudah saya tanyakan juga ke dinas pendidikan, ternyata mereka juga sedang menunggu SK Dirjen Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang menjadi dasar pembayaran kekurangan sertifikasi sekaligus sebagai dasar untuk mengembalikan kelebihan bayaran kepada sebagian guru ke kas negara. Intinya mereka juga menunggu payung hukum tersebut (SK),” ujarnya
Diketahui, polemik itu terungkap dari hasil audit BPKB di akhir tahun 2017 yang lalu. Hasil temuan tersebut antara lain kekurangan pembayaran sertifikasi untuk 937 guru dengan nominal mencapai Rp4.105.309. 500 serta kelebihan pembayaran untuk 903 guru dengan nominal sebesar Rp1.109.104.100. Lamanya waktu ‘ngendap’ dana tersebut hingga kini memunculkan spekulasi masyarakat bahwa dana tersebut selama kurang-lebih enam tahun berlangsung didepositokan atau ditabung. (Iswant/yoan)
