Harianpilar.com, Bandarlampung – Ada fenomena menarik pejabat daerah dalam mengakali dan mencairkan Surat pertanggungjawan (Spj), dimana banyak pejabat daerah yang mondar mandir konsultansi ke pusat agar memperoleh dan mencairkan dana Spj itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih ada pejabat daerah yang membuang-buang alokasi dana transfer daerah.
Dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Sri Mulyani mengumumkan ada banyak pejabat yang gemar berkunjung ke pusat dengan alasan konsultasi penggunaan alokasi transfer ke daerah.
“Saya ingin sampaikan kepada Pemda agar Pemda nggak perlu harus selalu datang ke pusat hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan bahkan melobi,” kata Sri Mulyani di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dilansir detik.com, Senin (10/12/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, pihak Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) pun sudah memiliki layanan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Mulai dari call center, website, hingga teleconfrence. Semua layanan itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk berkonsultasi soal penggunaan dana transfer ke daerah.
Dari catatan Kementerian Keuangan ada pejabat daerah yang berkunjung ke Kementerian Keuangan hingga 46 kali dalam setahun. Padahal, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur atau kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
“Saya punya statistiknya ada beberapa Pemda yang rajin banget ke pusat. Tapi saya suspect supaya dapat SPJ,” ujar dia.
“Saya mencatat siapa yang datang ke Kementerian Keuangan untuk urusan apa, ketemu siapa, dan dalam rangka mengurus isu apa. 46 kali ada pejabat dan pegawai di salah satu daerah yang rajin ke sini dalam setahun dan datangnya tidak sendiri atau berdua, tapi rombongan,” tambah dia.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal jika hanya berniat konsultasi dalam rangka pelaksanaan dana transfer ke daerah. Apalagi, DJPK sudah memiliki layanan informasi yang bisa diakses secara mudah.
“Ini yang di atas 40 kali sudah nggak make sense. Jadi saya akan menulis surat ke kepala daerah tersebut, karena kita bisa menghitung dari 40 kunjungan itu ngapain saja ke pusat. Kami sudah membuat layanan informasi dan konsultasi melalui website dan teleconference, tapi Pemda nggak suka karena nggak ada SPJ-nya, jadi ongkos 46 kali ke pusat itu bisa dipakai untuk bangun jembatan, memperbaiki pasar, air bersih dan itu semua sangat berguna bagi masyarakat. Saya mohon Pemda untuk mengurangi ke pusat,” pungkasnya.(Maryadi)
