Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengajak Lampung Sai dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Persatuan Purnawirawan (PP Polri), dan Forum Pensiunan, menjaga situasi kondusif, terutama di tengah panasnya terkait kepentingan politik.
Ajakan tersebut disampaikan gubernur pada silaturahmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Lampung Sai bersama Pepabri, PP Polri dan Forum Pensiunan, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandarlampung, di rumah dinas Gubernur Lampung, Sabtu (08/12/2018) malam.
“Mari jaga temperatur dan kekondusifan, terutama di tengah panasnya urusan politik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Ridho.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan berbagai perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung, diantaranya akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan bidang pembangunan lainnya.
Selain itu, akan ada perpindahan armada barat angkatan laut ke Pesawaran, pemindahan industri pertahanan strategis ke Provinsi Lampung seperti P Pindad, PT DI, dan PT PAL, dan pengembangan Pusat Pelatihan Polri di Lampung Selatan.
“Organisasi senior, seperti Pepabri, PP Polri, dan Forum Pensiunan, memiliki banyak pengalaman. Tentunya pasti ada sesuatu yang sangat baik untuk diteruskan dan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Lampung, terlebih kepada generasi kami untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.
Sementara, Ketua Umum Lampung Sai Sjachroedin ZP menyatakan, Lampung Sai merupakan organisasi yang harus dijaga dan terus didukung. Sebab, di Lampung Sai tidak membicarakan politik. Lampung Sai akan berperan dan turut andil dalam membangun dan bermanfaat bagi Lampung.
“Sebagai Duta Besar Kroasia, saya akan melakukan berbagai upaya dalam membangun Lampung. Salah satunya, dengan menjajakkan produk Lampung untuk di ekspor ke Eropa, khususnya Kroasia,” kata mantan Gubernur Lampung dua periode itu.
Ketua Umum Pepabri Jendral TNI (Purn) Agum Gumelar mengatakan, terdapat dua perkembangan situasi yang harus disikapi dengan cara berbeda. Keduanya, ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, serta perkembangan demokrasi. Semua itu berasal dari ancaman paham radikalisme yang harus ditanggapi dengan cara yang berbeda.
“Terkait ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, kami harus menyikapinya secara tegas dengan melawan dan membela NKRI dan Pancasila dari arah manapun. Mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, kami harus menyikapinya dengan bijak dan dewasa,” kata dia.(Maryadi)
