Harianpilar.com, Pringsewu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu dinilai lambat dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Pekon (ADP) Pekon Sinarmulya Kecamatan Banyumas dan Sukoharjo 4 Kecamatan Sukoharjo tahun 2017.
Kasus kedua pekon ini telah lama ditangani Bagian Pidana Khusus Kejari Pringsewu, namun hingga kini belum jelas penuntasannya.
“Beberapa minggu lalu, penyidik Kejari sudah memeriksa Bedahara Pekon dan Kaur Pekon Sinarmulya terkait pelaksanaan ADD dan ADP tahun 2017. Namun sampai sekarang belum jelas tindaklanjutnya, kedua kasus seperti terhenti,”ungkap Gindha Ansory Wayka,SH.MH, Koordinator Presidum Komite Kemantau Kebijkan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung, Minggu (16/09/2018).
Anehnya, kata Ansory, dalam penanganan kasus kakon ini pihak kejaksaan terkesan sengaja memperlambat penanganan,” Kalau boleh dikatakan Kejari Pringsewu low service, bahkan Kepala Pekon Sinarmulya saja tidak pernah diperiksa oleh Kejari. Ini ada apa? Jangan sampai main-main dengan kasus itu,” cetusnya.
Sementara Kejari Pringsewu Asep Sontani Sunarya,SH. belum bisa dikonfirmasi, demikian juga Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Leonardo Adiguna,SH hingga berita ini diturunkan belum berhasil dimintai tanggapan.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pringsewu terus mengurai dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP) Pekon Sinarmulya Kecamatan Banyumas. Setelah memeriksa sejumlah pejabat Pekon Sinarmulya, giliran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PDM) kecamatan Banyumas yang periksa oleh Bagian Pidana Khusus Kejari setempat.
Kasi PMD Kecamatan Banyumas, Zainal Arifin menjalani pemeriksaan diruang tertutup oleh penyidik Kejari. Kabid Bidang Pembangunan dan Pengembangan DPMP Kabupaten Pringsewu,Tri Haryono, membenarkan adanya pemeriksaan pada Kasi PMD Kecamatan Banyumas oleh Kejari Pringsewu.
“Pemeriksaannya hanya dimintai keterangannya terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ADD dan ADP tahun 2017 Pekon Sinar Mulya Kecamatan Banyumas oleh Tim Pidsus,” tulisTri Haryono via WatshAap.
Menurutnya, pemeriksaan Zainal terkait tugas pokok dan fungsi pada bidang Pembangunan dan Pengembangan sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksana yang berlaku. “Untuk proses pencairan dana, DPMP hanya meneruskan berkas permohonan kepada BPKAD dengan memberikan Nota Dinas Permintaan pembayaran dan sebatas meneliti kelengkapan berkas secara administrasi,” ungkapnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Kejari Prinsgewu, memeriksa Kaur Pembangunan Desa Sinarmulya Ridwan. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hari sampai sore.Kasi Intelijen Kejari Pringsewu Bayu Wibiyanto,SH.MH membenarkan melakukan pemeriksaan lanjutan kasus ADD dan ADP Pekon Sinarmulya,”Kali ini pemeriksaan pada kaur pembangunan namun belum bisa diketahui hasil pemeriksaan masih tahap memeriksa saksi dahulu,” katanya.
Namun, dari informasi yang dihimpun Kejari Pringsewu tidak hanya memeriksa pekerjaan fisik DD dan ADP 2017 saja, melainkan juga melakukan pemeriksaan bagian pemberdayaan.Temuan sementara adalah upah untuk kepala tukang diduga fiktif.
“Dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahun 2017 untuk Hari Orang Kerja (HOK) tidak ada orang yang bekerja sebagai kepala tukang, jadi ada dugaan fiktif,” ujar sumber yang enggan namanya ditulis.
Hal itu terkuak, lanjutnya, setelah warga Pekon Sinarmulya ada yang dipanggil ke kantor Pekon guna dimintai keterangan oleh Kejaksaan beberapa waktu lalu. “Warga dipanggil kekantor Pekon untuk dimintai keterangan oleh jaksa diruangan terpisah, saat ditanya jaksa apa bapak menerima uang senilai Rp2.500.000,- upah kepala tukang, terus warga menjawab tidak pernah pak,” pungkasnya.(Sairun/Maryadi)
