Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta kepada tiga bakal calon (balon) DPD RI untuk segera menyerahkan surat pernyataan mundur dari keanggotaan partai politik (parpol).
Pasalnya, mereka bisa dinyatakan tidak memenuhi unsur (TMS) jika tidak menyerahkan surat yang dimaksud. Ketiga balon tersebut adalah A. Ben Bella dari Partai Gerindra, Taufik Hidayat dari Partai NasDem, dan Andi Surya dari Partai Hanura.
Komisioner KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah mengatakan, dari 25 balon DPD RI terdapat enam balon yang berasal dari unsur parpol. Keenamnya adalah M. Alzier Dianis Thabranie dari Partai Golkar, Bustami Zainudin dari Partai PDIP, Abdul Hakim dari Partai PKS, A. Ben Bella dari Partai Gerindra, Taufik Hidayat dari Partai NasDem, dan Andi Surya dari Partai Hanura.
“Dari enam itu, baru tiga yang sudah menyerahkan surat pernyataan mundur dari parpol. Yakni M. Alzier Dianis Thabranie dari Partai Golkar, Bustami Zainudin dari Partai PDIP, dan Abdul Hakim dari Partai PKS, ” terang Tio saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/08/2018).
Mantan Ketua KPU Lampung Utara ini menyampaikan, bagi yang belum menyerahkan surat pernyataan mundur dari parpol diberikan kesempatan untuk menyerahkan suratnya paling lambat sehari sebelum pengumuman daftar calon sementara (DCS).
“Jadi surat itu harus diserahkan ke KPU Provinsi Lampung sehari sebelum pengumuman DCS. Dan DCS diumumkan itu paling lambat tanggal 30 Agustus,” jelas dia.
Selain surat pernyataan mundur, lanjut dia, enam balon DPD RI yang dimaksud juga harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait pengunduran diri yang bersangkutan dari masing-masing parpolnya.
Lebih lanjut, SK tersebut bisa diserahkannya nanti sehari sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI dapil Lampung.
“Tapi ini juga wajib diserahkan. Jika tidak yang bersangkutan bisa dinyatakan gugur dan tidak dicantumkan dalam DCT, ” jelasnya lagi.
Kendati demikian, balon DPD RI yang dinyatakan TMS atau tidak lolos baik di DCS maupun DCT masih bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Lampung.
“Ini pun juga harus berdasarkan Perbawaslu ini pun juga harus diketahui oleh yang bersangkutan, ” tukasnya. (Ramona/Maryadi)
