Harianpilar.com, Lampung Selatan – Warga Desa Bandarejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menagih janji kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pembuatan sertifikat tanah di desa tersebut.
Joko, warga Desa Bandarejo mengatakan Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto pernah berjanji akan memeroses dugaan Pungli pembuatan sertrikat tanah di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).
Hal tersebut disamikan Nanang pada acara penyerahan bantuan hand trakstor di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Jumat (13/08/2018). “Kami sudah melaporkan adanya dugaan pungli tersebut yang disertai tandatangan puluhan warga. Namun sampai sekarang belum ada tindakan nyata,” kata Joko, Minggu (19/8/2018).
Menurut Joko, panitia pembuatan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) tahun 2017 di Desa Bandarejo menarik Rp900 ribu perbidang tanah. Padahal, berdasarkan keputusan tiga Menteri hanya dikenakan biaya Rp200 ribu perbidang tanah.
Dia menuntut agar Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto segera memeroses panitia desa hingga oknum mantan Kepala Desa Bandarejo Sularto yang diduga sebagai actor intelektual dibalik semua perbuatan tersebut.
“Bila Plt Bupati Lamsel tak merespon, maka pihaknya akan melakukan demo ke halaman Pemkab Lamsel. “Mengapa hingga sekarang belum ada tindakan nyata,” tegas Joko.
Joko mengatakan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeridan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor: 25 SKB/V/2017, nomor; 590.3167A tahun 2017, dan nomor 34 Tahun 2017 untuk Provinsi Lampung dikenakan biaya pembuatan sertikat tanah hanya Rp200.000 per bidang tanah.
Kadus I Jasman mengataku tidak mengetahui adanya ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) pembuatan sertikat dengan alasan semua dihandle oleh Kepala Desa (Kades) saat itu dijabat oleh Sular. (Mar/Lis)









