Harianpilar.com, Bandarlampung – Memasuki masa tenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung justru dikotori oleh praktik politik uang (money politic) yang cukup massif. Terbukti pembagian uang yang diduga kuat dilakukan oleh tim Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Cholim banyak tertangkap dan di laporkan ke Banitia Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Bawaslu Lampung membenarkan telah menerima laporan dari Panwas Lampung Tengah terkait dugaan money politik yang diduga dilakukan tim pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah.
“Kami sudah mendapatkan laporan dari Panwas Lampung Tengah bila ada laporan dari masyarakat terkait adanya praktik politik uang. Dan kami langsung memerintahkan panwas untuk menindak laporan tersebut,” kata Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, Minggu (24/06/2018).
Bawaslu juga mengapresiasi Ibu Nuryati (Pelapor) yang telah melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan oknum tim pemenangan salah satu paslon di Pilgub Lampung 2018.
“Jika ada temuan politik uang silahkan melapor ke Panwas, terserah dengan bukti apa saja,” terang Iskardo.
Diketahui, Minggu (24/06/2018) Ibu Nuryati warga Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah melaporkan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan tim pemenangan Arinal – Nunik ke Panwas setempat.
Dalam surat laporan tersebut tertulis, pada Sabtu (23/06/2018) sekitar pukul 20.00 waktu setempat Ibu Nuryati yang sedang duduk di ruang tamu kediamannya didatangi seseorang wanita, kemudian wanita itu memberikan uang Rp50.000 dan meminta kepada Ibu Nuryati untuk mencoblos paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
Dan keesokan harinya, Ibu Nuryati langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya semalam ke Panwas Lampung Tengah dengan melampirkan barang bukti uang Rp50.000 serta tiga orang sebagai saksi.
Selain di Lampung Tengah, dugaan politik uang oleh tim Arinal-Nunik juga terjadi di Tanggamus. Pelaku ditangkap oleh Masyarakat Peduli Pemilu di Pekon Betung Kecamatan Talangpadang, Tanggamus, Minggu (24/06/2018).
Menurut Solihin Rahman yang menangkap pelaku mengatakan, kejadian ini terjadi Minggu siang sekiranya pukul 01.00 WIB.
“Dan hal ini langsung kami laporkan kepada Panwascam dan langsung kami giring ke Panwaskab bersama sejumlah amplop yang diduga berisikan uang pecahan Rp 50.000,” terangnya.
Solihin mengatakan amplop yang berjumlah 300 lebih berisikan uang untuk dibagikan kepada masyarakat.
“Amplop yang sudah dibagikan sekitar 200 lebih penerima, yang membagikan amplop namanya Lina,” ujarnya.
Terpisah, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila),Yusdianto, mengatakan, pasangan calon bisa di batalkan jika terbukti melakukan politik uang.
Apa lagi, jika sudah terdapat masyarakat yang melapor seperti laporan warga Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah itu.
“Kalau ada tim atau masyarakat yang membagikan uang (money politik) sebesar Rp 50 ribu dan meminta untuk memilih atau mencoblos salah satu paslon ini termaksud dengan pelanggaran money politik,”Kata Yusdianto, Minggu (24/06/2018).
Sebab, lanjutnya, berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 26 ayat (3) menerangkan bahwa setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25 ribu.
Laporan warga ini merupakan sebuah ujian para lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tupoksi untuk menegakan aturan yang berlaku.
“Bawaslu dan KPU harus berani dan tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon ataupun tim pemenangannya agar ada efek jera. Kalau lembaga penyelenggara pemilu ini seolah-olah tutup mata, lalu untuk apa di bentuk, lebih baik ditiadakan saja sekalian,”tegasnya.
Selain itu, Yusdianto mengimbau masyarakat pemilih untuk tidak menerima segala pemberian berupa uang dari para pasangan calon kepala daerah.
Karena pemberian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dan denda serta bisa merusak pembangunan di Lampung sehingga tidak ada manfaat untuk masyarakatnya.
“Apabila nanti paslon menjanjikan memberikan sesuatu tidak boleh diterima, kalau diterima nanti panwas akan menindak dan ibu, bapak akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi masalah politik uang itu, Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membantah.”Saya tidak pernah bermain poltik uang ya, jadi kalau ada apa-apa orang diluar sana silahkan langsung tanyakan dengan yang bersangkutan saja,” kilahnya.
Arinal mengelak mengomentari masalah itu,”Saya nggak bisa mengomentari karena saya nggak pernah. Lagian saya pegawai negeri nggak pernah tau yang begitu-begitu. Jadi mohon maaf saya tidak pernah tau dan tidak pernah menggunakan dan tidak akan menggunakannya,” tutupnya.(Ramona/ Maryadi)
