Harianpilar.com, Lampung Utara – Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) kembali menggelar aksi massa menuntut pembayaran dana proyek yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ( Pemkab Lampura). Bahkan aksi kali ini mendesak DPRD untuk segera menggunakan hak interpelasi dan hak angket.
Aksi ribuan massa yang menggunakan nama Aksi 2712 itu dimulai dari depan pusat swalayan Kotabumi (Ramayana) diteruskan ke kantor Bupati dan DPRD setempat, Rabu (27/12/2017).
Ketua K2LUB, Erfan Zen, dalam orasinya menyatakan aksi ini digelar murni menuntut hak kontraktor atas dana PHO yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. ” Pemerintah selalu berjanji akan segera membayar. Tapi hingga kini belum terealisasi. Alasan pemerintah menunggu dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang mencapai Rp 65 Miliar, akan tetapi belakangan diketahui dana DBH hanya tinggal sebesar Rp 24,9 Miliar. “Bupati selalu berjanji tapi diingkari. Ngomong tunggu DBH cair sebesar Rp 65 Meliar, akan tetapi DBH tinggal Rp. 24,9 Miliar. Apa ini bukan bentuk pembohongan publik,” teriak Erfan.
Masih menurut Erfan, aksi 2712 ini mengusung tema save Lampura dikarenakan kondisi Lampura saat ini dalam krisis keuangan dan mengarah pada kebangkrutan.
“Ini bukan lagi persoalan rekanan, tapi menyikapi semua persoalan yang terjadi di Lampung Utara. Misalkan saja uang insentif perangkat desa yang belum terbayarkan selama 8 bulan, honor TKS, beban kerja pejabat dan lain sebagainya,” tegas Erfan.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum mengusut permasalahan keuangan Pemkab Lampura. Tiba di gedung DPRD massa disambut langsung oleh Ketua DPRD, Rahmat Hartono dan Wakil Ketua I, Nurdin Habim beserta beberapa anggota Dewan yang ada. Para pimpinan Dewan mempersilahkan perwakilan massa aksi untuk masuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi ajakan pimpinan Dewan tersebut ditolak karena masa aksi ingin Dewan untuk segera mempergunakan hak interplasi dan hak angketnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I, Nurdin Habim berjanji akan segera menindaklanjuti keinginan masyarakat. ” Ya kita besok akan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sekaligus interpelasi. Jika tidak memuaskan maka prosedur selanjutnya yakni hak angket Dewan akan kita laksanakan,” ujar Politisi Gerindra ini (Iswanto/Yoan)
