Harianpilar.com, Lampung Utara – Pernyataan Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara bahwa berbagai kemelut keuangan di Pemkab setempat akibat Dana Bagi Hasil (DBH) belum di cairkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hanyalah untuk mencari kambing hitam. Sebab jumlah DBH yang belum dicairkan tidak sebanding dengan berbagai tunggakan keuangan Pemkab yang mencapai ratusan miliar.
Wakil Ketua DPRD Lampura, M Yusrizal, mengaku merasa miris dengan kondisi keuangan pemkab setempat. Sebab, hingga kini pekerjaan proyek belum juga dibayarkan, dana insentif RT/RW juga belum dikbayarkan. Selain itu, kondisi keuangan tersebut juga berimbas kepada beberapa program yang lainnya.
Sedangkan dana bagi hasil (DBH) juga tidak seiimbang dengan jumlah anggaran yang harus dibayarkan Pemkab. “Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara jangan mengkambing hitamkan Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Yusrizal di kediamanya, Kamis (21/12/2017) malam.
Yuzrizal meminta kepada sejumlah pihak untuk berhenti menyudutkan Pemerintah Provinsi Lampung terkait dana bagi hasil. Persoalan keuangan yang terjadi di Lampura merupakan kesalahan Pemerintah Lampura itu sendiri.
Menurutnya, persoalan DBH bukanlah penyebab persoalan keuangan di Pemkab Lampura. Sebab, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan anggaran di Lampura mencapai Rp200 Miliar. Sementara DBH Lampura yang masih tersisa dan belum dikucurkan oleh Pemprov hanya sekitar Rp24,9 Miliar.
Dengan perbandingan tersebut, maka pelbagai pernyataan yang mengkambinghitamkan Pemprov Lampung terkait krisis anggaran di Pemkab Lampura jelas sangat mengada-ada.
“Sisa DBH kita yang belum dikucurkan oleh Pemprov Lampung hanya sekitar Rp24,9 Miliar dan bukan Rp65 Miliar. Jadi, jelas kalaupun seluruh DBH itu dikucurkan tak akan mampu menutupi kekurangan anggaran Lampura yang mencapai Rp200 Miliar,” papar dia sembari memperlihatkan data seputar DBH yang dimilikinya.
Yusrizal berharap apa yang disampaikannya tersebut mampu membuka mata semua pihak, sehingga tak ada lagi pernyataan–pernyataan yang menyudutkan Pemprov Lampung dan semua pihak terkait di Lampura harus dapat segera mencarikan solusi terbaik terkait persoalan keuangan di Lampura.
“Semoga informasi yang saya sampaikan ini mampu membuat kita semua mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dibalik persoalan keuangan di Lampura. Jangan lagi menyalahkan Pemprov, apalagi memprovokasi warga untuk demo,” pungkasnya. (Iswanto/Yoan)
