Harianpilar.com, Pesawaran – Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran akan menelusuri terkait kegiatan Bimbingan Tehnih (Bimtek) yang terindikasi abal-abal dan hanya menghamburkan anggaran di Emersia Hotel dan Resort Balam belum lama ini.
Melalui ketua Komisi IV DPRD, Harto Susanto menyatakan pihaknya sedang mendalami dan melakukan pulbaket data akan kebenaran adanya unsur paksaan dalam mengikuti kegiatan Bimtek tersebut.
“Kita sudah coba klarifikasi kepada salah (Kasek) satu kepala sekolah (Kasek), namun yang bersangkutan sepertinya ketakutan untuk menceritakan kebenarannya,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran Harto Susanto, saat dihubungi melalui telphon genggamnya, Senin (18/12/2017) kemarin.
Lebih lanjut Harto menjelaskan, saat pihak Disdikbud diklarifikasi terkait adanya unsur penekanan terhadap kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, Disdikbud terkesan buang badan.
“Disdikbud juga sudah kita coba klarifikasi, dan dikatakan jika mereka pun (Disdikbud-red) turut mendapat undangan dalam kegiatan itu,” paparnya.
Untuk itu sambung Harto melanjutkan, pihaknya berharap kiranya para kepala sekolah untuk dapat menyampaikan informasi dan melaporkan jika dalam kegiatan Bimtek tersebut, sejumlah para kepala sekolah ditekan ataupun dintimidiasi untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut.
“Kita akan telusuri dan mempertanyakan kembali kepada sejumlah kepala sekolah. Dan masalah ini sebelumnya akan kita bahas ditingkat komisi dulu. Setelah itu, kita agendakan untuk hearing bersama dengan Disdikbud,” janji Harto.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Pesawaran Eriawan juga berjanji akan memanggil Kadisdik Pesawaran Fauzan Suaidi guna mempertanyakan persoalan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran di Hotel Emersia beberapa waktu lalu.
“Saya juga belum mendengar kalau Bimtek itu ada penekanan-penekanan. Dan terkait hal ini, nanti kita akan panggil Kadisdiknya, kita akan tanya yang melaksanakan siapa, kenapa harus ada penekanan,” tandas Wakil Bupati Eriwan, Selasa.
Dikatakan, Eriwan, menyangkut Bimtek tersebut tidak sepantasnya ada penekanan dan intimidasi dari pihak manapun juga. Karena Bimtek dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan, maka untuk itu sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ada intimidasi ataupun paksaan.
“Kalau terpaksakan bukan belajar namanya, karena bimtek itu untuk meningkatkan SDM. Kalau dipaksakan bagimana mau meningkan SDM. Malah sebaliknya, hasilnya justru tidak baik,” tukasnya.
Sementara itu, ada versi mencengangkan dari sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Pesawaran. Dimana apa yang dilakukan Disdikbud ini hanyalah modus dan akan-akalan untuk mencari keuntungan semata.
“Yang saya lihat disini adanya keterlibatan Disdik. Lembaga itu hanya dijadikan kambing hitam untuk mencari keuntungan. Otaknya tidak lain ialah pihak Disdikbud. Mana mungkin bimtek bisa berjalan tanpa ada campur tangan Disdikbud. Yang jelas ada lobi-lobi antara Lembaga Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah (LPKPD) dan pihak Disdikbud,” cetus Ketua LSM GPK Pesawaran, Nurul.
Karenanya terkait hal itu, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya program Bimtek tersebut. Dimana para kepala sekolah dibuat pontang panting menghalalkan segala macam cara untuk mencari uang untuk biaya bimtek tersebut.
“Yang saya tahu Bimtek itu seharusnya menggunakan jasa dari Dirjen Kemedikbud dan Dirjen Kementerian Keuangan, ga boleh pake pihak ke 3, karena itu menyangkut uang negara. Yang patut dipertanyakan dan harus ada pertanggung jawabannya adalah uang yang digunakan kepsek untuk bimtek itu dari mana, karena dana BOS itu tidak boleh dipergunakan untuk bintek hanya dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Kepsek ga mungkin pakai uang pribadi,” ulas Nurul.
Untuk itu, pihaknya berharap mengenai permasalahan ini, pihak-pihak terkait agar dapat segera menelusuri dan mengungkapnya.
“Kita ingin permasalahan ini dapat diusut, karena ada aroma korupsi, kenapa uang yang digunakan itu bukannya sedikit, Rp3 juta per orang dikalikan ratusan kepsek dilakukan selama 3 hari,” tuturnya.
Inspektorat Pesawaran juga berjanji akan menindak oknum Dinas Pendidikan yang menarik biaya sebesar Rp3 juta kepada kepala kepala SD pada bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan mutu pendidikan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesawaran Chabrasman mengatakan sebelum memanggil oknum pegawai Dinas Pendidikan terlebih dahulu pihaknya akan mempelajari kebenaran adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para panitia pelaksana Bimtek peningkatan mutu pendidikan di kabupaten setempat di Hotel Ermesia Bandarlampung 11- 13 Desember 2017.
“Kita sudah baca beritanya disejumlah media, yang menyebut tempat dan biaya kegiatan diputuskan secara sepihak oleh penyelenggara. Ditambah lagi adanya isu kepsek akan dirolling kalau ga ikut. Indikasi ini kan harus kita buktikan kebenarannya. Bukan katanya- katanya aja,” ucap Chabrasman.
Pihaknya selain akan mempelajari kebenaran kasus tersebut, juga akan mendalami sekaligus mengurai ada tidaknya pelanggaran yang terjadi pada kegiatan tersebut.
“Pastinya kita akan melakukan pulbaket dengan mengumpulkan segenap informasi dan data terkait dengan kegiatan itu. Kalau nanti memang terbukti ada pelanggaran dan keterlibatan Disdikbud selaku penyelenggara, maka kita akan segera lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat didalamnya,” kata Chabrasman. (Fahmi/Maryadi)
