Harianpilar.com, Tanggamus – Pemkab Tanggamus hingga saat ini masih menunggu izin pinjam gajah jinak dari Way Kambas untuk atasi konflik gajah di Kecamatan Semaka. Menurut Karjiono, Asisten II Bupati Tanggamus, izin permohonan pinjam gajah ditujukan ke Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE) di Kementrian Kehutanan.
“Surat permohonan dikirimkan pekan lalu, sekarang tunggu balasannya. Prosedurnya memang harus ada izin dari dirjen. Kalau tidak ada izin gajah dari Way Kambas tidak akan dikeluarkan,” ujar Karjiono, Rabu (8/11/2017).
Pemkab memang tidak bisa intervensi meskipun kepala daerah yang minta langsung. Keputusan tetap ada di tangan pusat. Sedangkan pihak Taman Nasional Way Kambas hanya menuruti perintah pusat sebab bentuknya instansi vertikal.
“Kami juga sudah minta langsung ke pengelola Way Kambas, namun mereka juga tunggu izin pusat, kalau izin keluar langsung diberangkatkan,” terang Karjiono.
Karjiono mengaku optimis akan mendapatkan izin dari BKSDAE, sebab beberapa waktu lalu gajah dari Way Kambas juga dipinjam untuk atasi konflik di Jambi. Semestinya dengan lokasi yang masih dalam satu Provinsi Lampung izin bisa diberikan. Terlebih selama masa peminjaman gajah juga akan diperhatikan, mulai dari tempat, pakan, obat-obatan, vitamin, dan pawangnya.
“Dulu juga kami pernah diizinkan pinjam saat mengatasi konflik gajah di Ulu Belu. Harapannya sekarang juga diizinkan. Waktu itu ada empat ekor gajah liar yang dipimpin gajah pincang. Memang konflik waktu itu sampai ada dua korban meninggal,” ujar Karjiono.
Untuk ajuan peminjaman gajah sekarang ini empat ekor. Nanti gajah Way Kambas dilibatkan menggiring gajah liar kelompok Talang Bamban agar masuk hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
“Setelah itu gajah akan ditempatkan di hutan lindung register 31 selama dua bulan. Lokasi tersebut merupakan batas antara hutan TNBBS dengan daerah pemukiman,” terangnya.
Terkait anggaran, lanjut Karjiono, pihak World Wide Fun for Nature (WWF) sudah menyampaikan bersedia membantu. Tinggal pihak Pemkab Tanggamus membuat surat pengajuan ke WWF, dan sekarang ini sedang dilakukan.
“Sebelumnya estimasi anggaran ditaksir Rp 200 juta untuk dua bulan bagi dua ekor gajah. Maka jika empat ekor estimasinya Rp 400 juta, jadi kalau separuhnya sekitaran Rp 200 juta,” ungkap Karjiono.
Untuk kondisi di lapangan, Karjiono menambahkan, informasi terakhir delapan ekor gajah sudah berhasil digiring masuk ke hutan TNBBS, tinggal empat ekor yang masih ada di sekitar pemukiman warga.
“Namun itu bukan jaminan konflik sedikit reda, sebab dari pengalaman selama ini gajah keluar lagi. Sejak Agustus lalu sudah tiga kali gajah masuk hutan TNBBS namun akhirnya keluar lagi,” tutup Karjiono. (Agus/Mar)









