Harianpilar.com, Bandarlampung – Menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Lampung 2018 mendatang, pers diharapkan berperan meredam kegaduhan. Pers juga harus serius memberitakan sosok calon yang baik agar politisi busuk yang disokong pengusaha hitam tidak dipilih masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo dalam acara workshop dengan tema menjaga Independensi media dalam Pilkada 2018 mendatang di Hotel Emersia, Selasa (3/10/2017).
Menurutnya, Lampung merupakan salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak pada 2018 dan 2019. Untuk itu diharapkan peran media untuk menjaga situasi politik agar tetap teduh.
“Boleh saja pemilu gaduh, tapi bukan karena pers, pers harus meredam kegaduhan. Pers harus menseriusi memberitakan masing-masing calon sehingga yang terpilih sebagai kepala daerah adalah memang benar – benar yang terbaik. Jangan sampai yang terpilih itu politisi busuk dan pengusaha hitam, hanya memilih orang yang berduit dan populis saja,” ujarnya.
Yosep mengatakan, saat ini banyak media yang sudah dikuasai oleh perseorangan.
“Seperti halnya yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, terdapat dua media yang masing-masing memihak pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,” jelasnya.
Dia menyatakan, kejadian tersebut membuat independensi dari media diragukan. Seharusnya media berperan untuk memberitakan kebenaran, bukan memihak salah satu pasangan calon.
Media diperbolehkan menulis dan memuat berita terkait Pilkada. Namun, dalam memuat berita, media tidak membuat kegaduhan yang akan menyebabkan polemik dalam Pilkada.
“Kita boleh mengawal Pilkada, tetapi jangan sampai kita membuat kegaduhan, yang memperkeruh suasana,” jelasnya.
Alasannya, dalam menulis dan memuat berita, media harus bertanggungjawab dengan tulisannya sendiri.
“Sesuai dengan kode etik, wartawan Indonesia harus bersikap independen. Jadi dalam menulis berita harus mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik media,” tegasnya.
Karena itu, dia mengajak media untuk mendeklarasikan Masyarakat Pers Lampung yang independen.
“Saya mengajak teman-teman media untuk mendeklarasikan bersama. Ini merupakan program Dewan Pers, dan Provinsi Lampung akan menjadi daerah yang pertama untuk mendeklarasikannya,” ucapnya.
Kalau Lampung sudah memulainya, maka daerah-daerah lain akan mulai mengikutinya.
“Lampung bisa bangga karena jadi yang pertama, karena itu, kita tunjukkan kepada daerah lain bahwa pers harus independen,” pungkasnya
Sedangkan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, dengan diadakan workshop ini maka media bisa lebih kritis dalam memberitakan Pilkada.
“Sangat baik workshop ini agar kita bersama-sama mengawasi Pilkada, dan bisa memberikan informasi tanpa tebang pilih bagi semua bacagub,” jelasnya. (Fitri/Maryadi)
