Harianpilar.com, Lampung Utara – Masyarakat Lampung Utara (Lampura) kurang mampu mengharapkan bantuan bedah rumah dari pemrintah daerah setempat. Di Kabupaten Lampura masih banyak tidak mendapatkan program bedah rumah yang berasal dari Kementrian PUPR. Keadaan rumah bukan hanya tidak layak huni, tapi juga hampir roboh.
Padahal mereka mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum pegawai di Pemkab Lampura. Tak sedikit mereka mengaku telah menyerahkan uang yang diminta kepada oknum petugas. Namun, setelah menyetorkan uang, hingga kini tidak ada kabar beritanya, apalagi realisasinya.
“Kami ingat benar tahun yang lalu ada pendataan, dan ditarik Rp100.000 dengan alasan biaya pembukaan rekening. Meski sulit, apalagi musim paceklik saat itu terpaksa dibayar karena dijanjikan akan mendapatkan program pemerintah pusat itu,” kata salah seorang warga Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Lek Daman.
Menurutnya, dari satu dusun di desa itu saja jumlahnya mencapai lebih dari tujuh orang yang didata. Itu untuk dusun berpenduduk sedikit, sementara di dusun lainnya disinyalir lebih banyak lagi. Namun, janji hanya lah sekedar janji, masyarakat disana pun sampai dengan saat ini masih belum menerima kabar beritanya.
“Baru di foto saja tempat kami, namun sampai sekarang belum ada realisasinya,”kata pria paruh baya yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani serabutan ini.
Hal sama dirasakan masyarakat lainnya dari Desa Bumiagung, Kecamatan Abung Timur. Menurut mereka, meski telah dilakukan pendataan langsung pada masyarakat, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terdengar kabar nya lagi.
“Kami dengan didaerah Kotabumi masyarakat yang menerima program tersebut telah dibangunkan uangnya. Sementara disini tidak pernah ada kabarnya, padahal keseharian saya hanya mengandalkan berjualan di pinggir jalan gorengan dan kopi.seperti ini,”ujar Iis warga setempat.
Ia berharap program yang diperuntukkan memutuskan rentang sosial masyarakat itu dapat tepat sasaran dan tepat guna. Sebab, peruntukkannya telah jelas untuk membantu masyarakat kurang mampu itu untuk memiliki rumah layak huni dan tinggal. Sehingga manfaat nya dapat dirasakan benar oleh mereka-mereka yang berhak menerimanya.
“Kami harap pemerintah dapat mendengarkan harapan kami ini, karena kami warga kurang mampu, jangan kan untuk bangun rumah mencukupi kebutuhan hidup saja sulit,”ujarnya.
Hal itu diamini oleh Sekdes Bumiagung, Dani. Menurutnya, pihaknya telah mengajukan warganya untuk mendapatkan program bedah rumah, dan yang diajukan dari desa berjumlah 60 kepala keluarga. Namun, sampai dengan diturunkan nya program tersebut tidak terdengar kabar berita lagi.
“Sudah kami tanyakan pada pihak kecamatan, namun tidak mendapatkan hasil memuaskan,karena pihak kecamatan pun belum mendapatkan kabar beritanya,” pungkasnya. (iswant /yoan)
