Harianpilar.com, Bandarlampung – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2018 mendatang, Hoax atau pemberitaan bohong menjadi tantangan bagi calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Akademisi Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Dr. Rudi mengatakan, pemberitaan bohong sudah seperti minum kopi dengan artian setiap jam pasti bermunculan dalam gelaran Pilkada. Dirinya tetap yakin bahwa untuk di Provinsi Lampung akan tetap damai dan berjalan baik.
“Di Lampung ini sejak tahun 2012 hangatnya hanya dipemberitaan saja. Sedangkan diranah masyarakat dan direalitanya tidak sepanas itu. Itu yang membedakan dengan Pilgub DKI Jakarta yang sudah mengarah kepada unsur SARA,” katanya saat Diskusi LBH Pers Lampung bertema Hoax, UU ITE, dan Potensi Sengketa Pemberitaan dalam Pilkada di Sekretaris AJI Kaliawi, Jumat (18/8/2017).
Pengamat hukum itu juga menjelaskan, di 2017 merupakan tahun politik di Lampung akan ada Pilgub, Pilkada Tanggamus dan Lampung Utara pada 2018 kemudian Pileg dan Pilpres pada 2019 mendatang. Media sebagai salah satu pilar demokrasi juga berperan untuk meretas pemberitaan bohon tersebut.
“Kedepan dalam Pilgub Lampung tidak terlalu berimplikasi dengan hoax. Karena di Lampung perang di media biasa, sedangkan elit politik dibelakang asik duduk sambil ngopi bareng,” jelasnya.
Dirinya menghimbau agar Bawaslu Lampung dan AJI serta PWI untuk menginventarisir dan memverifikasi media-media yang ada di Lampung. Dirinya juga mengatakan jurnalis atau wartawan juga harus dilindungi.
“Bawaslu seharusnya seperti KPK. Meskipun komisionernya berganti tapi tim penyidiknya tetap ada dan terus diberikan pendidikan penyidikan. Penegakan hukum Bawaslu juga harus punya pasukan sendiri yang tetap,” katanya.
Sedangkan mantan Ketua Aji Bandar Lampung, Firman Seponada mengatakan bahwa Hoax atau Black Campaign atau Kampanye Hitam bisa mempengaruhi sikap masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan pilihan. Maka dari itu harusnya para calon dan tim dalam bertarung harus memberikan pendidikan pemilih.
“Hoax ini pertarungan politik yang tidak sehat. Harusnya beradu program bukan pemberitaan hoax. Masyarakat juga harus bijak dalam memilih media sebagai bahan literasi, tapi kalau di Lampung selama ini hanya ribut-ribut itukan ditingkatvelit tapi tidak berpengaruh sampai keakar rumput di masyarakat,” jelasnya. (Fitri/Maryadi)
