Harianpilar.com, Bandarlampung – Mukhlis Basri (MB) satu dari lima kader partai yang mempunyai peluang besar untuk memimpin PDIP Lampung menggantikan Sjachroedin ZP, menjadi duta besar Kroasia.
Dari keenam nama yang siap mencalonkan diri menjadi ketua DPD PDIP Lampung yaitu; Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Keselarasan Mukhlis Basri, Wakil Ketua Bidang Organisasi Bambang Suryadi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Bustami Zainudin, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Eva Dwiana Herman HN, Wakil Ketua Bidang Maritim Sudin, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan M. Habib Purnomo.
Sangat disayangkan dari salah satunya Eva Dwiana dianggap belum pantas. Karena belum memenuhi syarat yang berlaku di PDIP yakni minimal lima sampai tahun tahun terus menerus menjadi pengurus PDIP.
Sedangkan anggota DPRD Provinsi Lampung itu baru dua tahun menjadi kader. “Dua hal pertama bisa jadi Eva dipermainkan oknum dengan iming-iming dijadikan ketua DPD tanpa mengetahui aturan dì PDIP,” jelas pengamat politik Tony Wijaya melalui telepon selulernya, Rabu (19/7/2017).
Kedua untuk kepentingan Pilgub bisa jadi Eva sangat berambisi demi menjadikan seseorang menjadi paslon. Atau bisa saja Faksi di PDIP Lampung ada yang mau “hard cash” dengan cara menjadikan kader luar menjadi ketua DPD.
“Saya melihat Mukhlis Basri paling besar peluangnya. Satu dia (MB) kader setia kedua pernah jadi pemimpin daerah ketiga pengurus DPD keempat populer dan kelima hubungan dengan tokoh partai dan DPP sangat baik,” jelas dosen Unila itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin mengatakan PDIP Lampung telah mengusulkan enam nama calon ketua definitifnya ke DPP PDIP untuk proses verifikasi. Hal tersebut mengingat pimpinan partai tersebut kosong sehubungan ketua sebelumnya, Sjachroedin ZP, menjadi duta besar Kroasia.
“Soal kapan terisi, kami berharap cepat, atau mungkin saja, bisa diumumkan di acara rakerda. Namun, semua kewenangan ada di DPP,” kata Watoni Nurdin.
Soal kapan terisi, Watoni Nurdin berharap cepat atau bisa saja diumumkan di acara Rakerda, semua kewenangan ada di DPP, ungkapnya. “Semua kewenangan kembali diserahkan ke pusat,” katanya. (Fitri/Mar)
