Harianpilar.com, Bandarlampung – Rencana pemblokiran dua media social (medsos) oleh Pemerintah Indonesia perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini bisa menimbulkan penolakan keras oleh masyarakat luas, terlebih para pengguna medsos.
Hal tersebut dikatakan oleh anggota dewan Provinsi Lampung Elly Wahyuni. Dia mengatakan bahwa dengan menutup Facebook dan Youtube, hanya memberikan kesan bahwa rezim pemerintah saat ini adalah paranoid. Ketika segala hal yang dapat menimbulkan radikalisme harus dihilangkan, dimusnahkan. Maka, bangsa ini tidak usah memproduksi dan mempergunakan panci, paku, bahkan bambu sekali pun yang dianggap bisa menimbulkan sikap radikal masyarakat.
“Ketika kita telusuri, sebenarnya penekanan persoalan yang terjadi adalah bagaimana mencari cara untuk mengontrol konten yang ber-seliweran di kedua media social tersebut yang berkenaan dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mengawasi orang yang berlalu lalang di jalan saja, kita menempatkan polisi yang mengatur dan mengawasi lalu lintas,” ujar Elly dalam web pribadinya.
Tentunya, hal serupa bisa semua orang lakukan untuk pengawasan lalu lintas di media social.
“Saya yakin jika pemerintah kita ini memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, bangsa ini memiliki anak bangsa yang memiliki talenta yang tidak kalah dengan bangsa lain dalam ilmu tekhnologi guna mengawasi kekhawatiran tersebut,”kata dia.
Kepolisian dan TNI saja memiliki badan intelligent, tentu di bidang cyber pun kita memiliki cyber intelligent. Hanya saja apakah cyber intelligent ini sudah optimal diberdayakan dan dijalankan sebagai ‘polisi’-nya dunia maya dengan semakin majunya dunia per-tekhnologi-an kita di era saat ini dan mendatang.
“Disisi lain, jangan lupa Indonesia ini merupakan pengguna Facebook dan Youtube terbanyak di dunia. Dan banyak anak bangsa ini mengeruk rupiah dari penggunaan kedua media social tersebut yang menjadi ‘kantor industry rumah’ bagi sebagian anak negeri ini,” tegasnya.
Lanjutnya, pemerintah harus lebih mempertimbangkan semua dampaknya.Tidak hanya sekadar memblokir lalu lepas tangan untuk kerugian bagi anak negeri ini yang memiliki mata pencaharian dari kedua medsos tersebut.
“Jangan sampai hanya masalah medsos, anak negeri yang berbakat berbondong – bondong pindah kewarganegaraan, seperti yang dilakukan orang – orang diperbatasan karena menilai pemerintah tidak memperhatikan yang menjadi ‘kepentingan’ hidup mereka,” tandanya. (*)
