Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung menjadi provinsi terbaik kedua se-Sumatera dalam bidang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Desember 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Untung Nugroho dalam sambutannya membuka acara Corporate Government Gathering (CGG) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss Bell Hotel Bandarlampung, Senin (15/5/2017).
“Penyaluran KUR di Provinsi Lampung berada pada urutan kedua setelah Provinsi Sumatera Utara,” terang Nugroho.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Tahun 2017 sampai 31 Maret 2017, realisasi akad penyaluran KUR di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp125,7 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.347 debitur.
“Per Desember 2016, Provinsi Lampung masuk dalam sepuluh besar nasional untuk provinsi dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu berada pada urutan ke sembilan dengan jumlah KUR yang disalurkan sebesar Rp2,19 triliun dengan debitur 127.038 debitur,” paparnya.
Mencermati triwulan pertama Tahun 2017 yang baru mencapai Rp125,7 miliar itu, lanjut Nugroho, diperlukan usaha yang lebih dan sinergi dari berbagai pihak, yaitu instansi-instansi pemerintah daerah terkait, baik pemprov maupun pemkab/pemkot dengan industri jasa keuangan penyalur KUR.
“Dan juga OJK tentunya untuk dapat lebih meningkatkan penyaluran KUR sehingga lebih optimal dan dapat menyentuh seluruh pelaku usaha kecil dan mikro di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, oleh karena itu, OJK mengharapkan partisipasi aktif dari peserta dalam diskusi dan saling berbagi informasi, pengetahuan serta pengalaman tentang pelaksanaan dari kebijakan program KUR di lapangan.
“Tentunya dengan semangat kebersamaan untuk memberikan solusi bagi kita agar KUR di Provinsi Lampung dapat tersalurkan secara optimal,” tukasnya.
Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekda Provinsi Lampung Sutono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sudah membentuk dan akan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tim ini beranggotakan instansi dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, termasuk Bank Pelaksana dan perusahaan penjamin.
“Pemprov Lampung meminta kepada Bank Pelaksana KUR dan lembaga/perusahaan penjamin agar dapat memanfaatkan Dana CSR untuk melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Calon Debitur. Sehingga menjadi bankable dan dapat mengakses dana KUR. Bersama dengan teknis terkait diharapkan juga dapat memfasilitasi pembinaan usaha khususnya kepada debitur yang telah memanfaatkan KUR. Hal ini agar tujuan pembinaan menuju kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan untuk kelancaran pengembalian kredit agar tidak terjadi tunggakan kredit oleh para debitur” ujarnya.
Lebih lanjut Sekda menyampaikan melalui Corporate Government Gathering (CGG) ini Gubernur berharap Pertemuan ini bisa menghasilkan suatu kesepakatan dan Pemahaman bersama sehingga Penyerapan Penyaluran KUR di Provinsi Lampung bisa Optimal.
Dilain Pihak Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan ucapan Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung sebagai mitra OJK dalam penyelenggaraan ini
“Pada acara ini ada 6 SKPD yang menghadirkan masing-masing 20 calon nasabah debitur KUR yaitu Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan/Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan/Peternakan dan Dinas Perindustrian,”ungkap Nugroho
Per Desember 2016, Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar nasional untuk Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar yaitu berada pada urutan ke-9 dengan jumlah KUR yang disalurkan sebesar 2,19 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 127.038 debitur. Dan untuk Sumatera penyaluran KUR di Provinsi Lampung berada pada urutan ke-2 setelah Provinsi Sumatera Utara. (Ramona/Maryadi)
