Harianpilar.com, Pringsewu – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono memantapkan kembali cara pandang (mindset) dan pola tindak bersama bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran pembangunan nasional perlu dijabarkan oleh seluruh jenjang pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan pemahaman yang demikian, dapat pula saya nyatakan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, akan dapat tercapai apabila terdapat kontribusi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan,” kata Sutono pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pringsewu di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Selasa (14/3/2017).
Pelaksanaan Musrenbang merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif, bottom-up, dan top-down dalam tahapan-proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai wahana interaksi antarpihak, secara langsung atau tidak langsung akan memperoleh dampak dari program/kegiatan pembangunan daerah.
Penjabat Bupati Pringsewu Yuda Setiawan dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Musrenbang RKPD merupakan tindak lanjut dari musrenbang tingkat kecamatan dan konsultasi publik rancangan RKPD, serta forum gabungan organisasi perangkat daerah.
“Dari rangkaian panjang perencanaan tersebut, diharapkan dapat dirasakan hasilnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Saya meminta para kepala OPD untuk dapat merealisasikan usulan-usulan yang telah disampaikan oleh delegasi masing-masing kecamatan. Jangan sampai proses yang telah menyita pikiran dan biaya ini hanya sebatas formalitas,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan Bupati, Pemkab Pringsewu sudah menetapkan tema pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2018 yaitu ‘Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan’. “Berdasarkan tema tersebut, ditetapkan 8 program prioritas daerah, yakni pertama Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur, kedua Peningkatan kualitas pembangunan manusia, ketiga Penanggulangan kemiskinan, keempat Penguatan kedaulatan pangan, kelima Peningkatan perekonomian daerah, keenam Optimalisasi pengelolaan ruang dan lingkungan hidup, ketujuh Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, serta kedelapan Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan,” ungkapnya. (Sahirun/Mar)
